Wacana Penutupan Prodi: Peradaban Tak Pernah Lahir dari Kurikulum

Dalam grup alumni, beberapa teman menanggapi wacana pemerintah untuk menutup beberapa program studi yang dianggap tidak memenuhi atau bahkan sesuai kebutuhan pasar. Wacana ini mendapat tanggapan yang bernada serius dari beberapa teman dan ada juga yang menanggapi dengan bercanda, “Wah, bisa-bisa prodi kita filsafat akan ditutup karena tidak sesuai kebutuhan pasar.”

Situasi ini bukan soal penutupan prodi saja, melainkan lebih kompleks lagi, yaitu pendidikan bukan soal pemenuhan kebutuhan pasar; terciptanya ruang bebas berpikirlah yang dapat mengubah wajah peradaban dunia.

Wacana pemerintah untuk menutup program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri tampak rasional di permukaan. Negara ingin memastikan lulusan perguruan tinggi “link and match” dengan dunia kerja. Bahkan, kebijakan ini didorong oleh fakta adanya ketimpangan antara jumlah lulusan dan kebutuhan pasar tenaga kerja, yang memicu pengangguran terdidik.

Sejarah memberi jawaban yang tidak sederhana, tetapi sangat jelas. Peradaban tidak pernah lahir dari kurikulum yang disusun untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Ia lahir dari pergolakan gagasan, dari keberanian berpikir, dan dari individu-individu yang melampaui batas zamannya. Dalam konteks ini, Revolusi Prancis menjadi cermin penting.

Perubahan Lahir dari Pemikiran yang “Tidak Praktis”

Revolusi tersebut tidak dimulai dari ruang kelas yang terstruktur rapi, apalagi dari prodi yang dirancang untuk “kebutuhan industri”. Ia lahir dari kegelisahan intelektual, dari tulisan-tulisan filsuf seperti Voltaire, Rousseau, dan Montesquieu yang mempertanyakan kekuasaan, keadilan, dan kebebasan. Mereka bukan produk kurikulum yang dirancang untuk menghasilkan pekerja siap pakai, melainkan pemikir yang berani mengganggu kenyamanan sistem.

Jika saat itu logika pendidikan diserahkan sepenuhnya pada kebutuhan praktis negara atau pasar, besar kemungkinan gagasan-gagasan radikal tersebut tidak pernah diberi ruang. Tidak ada “prodi revolusi”, tidak ada kurikulum “penggulingan monarki”. Namun, justru dari ruang-ruang bebas berpikir itulah lahir perubahan besar yang menggeser wajah dunia: konsep hak asasi manusia, demokrasi modern, dan kesetaraan warga negara.

Di sinilah letak persoalan kebijakan pendidikan hari ini. Ketika prodi diukur semata dari “keterserapan lulusan”, pendidikan direduksi menjadi alat produksi tenaga kerja. Kampus berubah dari ruang pembentukan nalar menjadi pabrik keterampilan. Padahal, kebutuhan pasar sendiri bersifat fluktuatif dan sering kali tidak mampu memprediksi masa depan.

Banyak profesi hari ini bahkan tidak ada sepuluh atau dua puluh tahun lalu. Sebaliknya, banyak bidang yang dulu dianggap tidak relevan justru menjadi fondasi penting dalam menghadapi krisis global, mulai dari filsafat, sejarah, hingga ilmu-ilmu sosial yang membantu manusia memahami dirinya sendiri. Menutup prodi atas dasar ketidaksesuaian dengan kebutuhan saat ini sama saja dengan memotong kemungkinan masa depan yang belum kita pahami.

Lebih jauh lagi, pendekatan ini berisiko menciptakan generasi yang terampil, tetapi dangkal secara reflektif. Mereka mungkin mampu bekerja, tetapi tidak mampu mempertanyakan. Mereka bisa mengikuti sistem, tetapi tidak mampu mengubahnya. Dalam jangka panjang, ini bukan hanya masalah pendidikan, melainkan juga masalah peradaban.

Belajar dari Revolusi Prancis, kita diingatkan bahwa perubahan besar justru sering lahir dari ketidaknyamanan intelektual, dari pemikiran yang dianggap “tidak praktis”, bahkan dari disiplin ilmu yang kerap dipinggirkan. Peradaban tidak bergerak karena efisiensi semata, tetapi karena keberanian untuk membayangkan dunia yang berbeda.

Ini bukan berarti semua prodi harus dipertahankan tanpa evaluasi. Evaluasi tetap penting, tetapi harus dilakukan dengan kerangka yang lebih luas: bukan hanya soal pasar kerja, melainkan juga kontribusi terhadap pembentukan manusia, pengembangan ilmu, dan keberlanjutan peradaban. Pendidikan tinggi seharusnya tidak tunduk sepenuhnya pada logika pasar, tetapi menjadi penyeimbangnya.

Pendidikan Tinggi Bukan Alat Ekonomi

Kampus harus tetap menjadi ruang di mana gagasan liar bisa tumbuh, di mana pertanyaan-pertanyaan besar tidak dianggap ancaman, dan di mana ilmu tidak selalu harus segera “berguna” untuk diakui nilainya. Karena sering kali, justru dari hal-hal yang tampak tidak berguna itulah lahir perubahan paling mendasar.

Menutup prodi mungkin menyelesaikan persoalan administratif jangka pendek. Namun jika dilakukan tanpa kesadaran historis dan filosofis, ia berpotensi mengerdilkan fungsi pendidikan itu sendiri. Kita mungkin akan menghasilkan lulusan yang siap kerja, tetapi kehilangan generasi yang mampu menciptakan sejarah.

Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita: apakah pendidikan tinggi akan menjadi sekadar alat ekonomi, atau tetap menjadi ruang lahirnya peradaban. Sejarah telah memberi pelajaran. Pertanyaannya: Apakah kita mau belajar?