News Berita

Purbaya Evaluasi MBG-Kopdes Merah Putih, Optimistis Ekonomi RI Tetap Kuat

"Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis," kata Purbaya. #bisnisupdate #update #bisnis #text

Purbaya Evaluasi MBG-Kopdes Merah Putih, Optimistis Ekonomi RI Tetap Kuat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengacungkan jempol saat konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengacungkan jempol saat konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan berbagai program prioritas nasional agar semakin efisien dan tepat sasaran. Di saat yang sama, ia memastikan kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dengan fundamental yang dinilai masih kuat.

Purbaya mengatakan evaluasi dilakukan terhadap berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurutnya, setiap program baru wajar menghadapi tantangan pada tahap awal sehingga penyempurnaan perlu terus dilakukan.

Pemerintah, kata dia, telah melakukan efisiensi anggaran, memperkuat mekanisme pengawasan, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi pelaksana agar penggunaan APBN semakin akuntabel.

“Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat,” kata Purbaya dalam keterangan resminya, Jumat (3/7).

Purbaya menjelaskan, dalam setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat kabinet, Kementerian Keuangan selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan. Seluruh kebijakan pemerintah, menurutnya, diputuskan melalui pembahasan bersama dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan kemampuan fiskal negara.

Di tengah evaluasi program tersebut, Purbaya memastikan kondisi ekonomi Indonesia tidak sedang mengarah ke krisis. Pemerintah terus menjaga stabilitas melalui pengelolaan fiskal yang prudent, penguatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan efektivitas berbagai program prioritas nasional.

Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki,” ujar Menkeu.

Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi dari berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong kebijakan yang dapat memperkuat sektor riil agar manfaat pertumbuhan semakin dirasakan masyarakat.

Selain itu, pemerintah memastikan inflasi tetap berada dalam kisaran yang terkendali. Pelemahan nilai tukar rupiah juga dinilai lebih dipengaruhi sentimen pasar dibandingkan perubahan fundamental ekonomi nasional. Stabilitas sistem keuangan terus dijaga melalui koordinasi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Purbaya juga memastikan kondisi APBN tetap sehat. Defisit anggaran dijaga di bawah batas maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara rasio utang pemerintah masih berada pada level yang aman dibandingkan banyak negara lain.

“Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang prudent,” jelas Menkeu.

Di sisi lain, reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan juga terus diperkuat, termasuk pemberantasan penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan. Pemerintah melakukan penguatan pengawasan, rotasi pegawai, hingga penindakan terhadap aparatur yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkuat integritas institusi dan penerimaan negara.

“Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih,” tegas Menkeu.

Buka sumber asli