Puan Minta Pemerintah Transparan soal Hantavirus Agar Masyarakat Tenang

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah memberi ketepatan dan kecepatan informasi mengenai Hantavirus yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur kesehatan sebagai langkah antisipasi penyebaran virus.

“Pemerintah harus hadir lebih cepat dalam dalam memberikan kepastian informasi dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi ancaman Hantavirus. Termasuk ketepatan informasi agar masyarakat tenang dan tidak panik dengan munculnya kasus virus ini,” kata Puan, Senin (11/5).

Hantavirus kembali disorot setelah merebak di kapal mewah MV Hondius yang tengah berlayar di Samudera Atlantik. Tiga penumpang kapal tersebut dilaporkan meninggal dunia akibat Hantavirus.

Masyarakat dunia pun waswas karena salah satu variannya, Andes virus, diketahui bisa menular antarmanusia dalam kondisi tertentu.

Hantavirus merupakan kelompok virus dari genus Orthohantavirus yang umumnya dibawa hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Virus ini tergolong penyakit zoonosis atau dapat menular dari hewan ke manusia.

Sebelum ramai dibicarakan akibat wabah di kapal pesiar yang berlayar di Eropa itu, Indonesia juga telah mencatat kasus Hantavirus dalam beberapa waktu terakhir. Kementerian Kesehatan mengungkap ada 23 kasus Hantavirus tersebar di sembilan provinsi.

Meski telah tercatat tiga kematian dalam tiga tahun terakhir, jenis Hantavirus yang ditemukan di Indonesia berbeda dengan yang memicu wabah di MV Hondius.

Puan memandang kemunculan kasus Hantavirus di Indonesia perlu ditangani dengan pendekatan yang tenang, terbuka, dan berbasis perlindungan masyarakat.

“Tantangan terbesar dalam menghadapi munculnya ancaman penyakit yang belum umum perlu dilakukan dari berbagai aspek,” jelasnya.

“Bukan hanya pada aspek medis saja, tetapi juga pada kemampuan Negara menjaga kepercayaan masyarakat melalui informasi yang jelas, langkah antisipasi yang terukur, dan perlindungan yang dapat dirasakan masyarakat,” imbuh Puan.

Puan mengingatkan masyarakat saat ini hidup dalam situasi yang sensitif terhadap isu kesehatan usai pandemi Covid-19. Meski penularan Hantavirus tak secepat Covid-19, kekhawatiran masyarakat dinilai tetap tinggi karena pernah mengalami ketidakpastian saat awal pandemi.

“Karena itu, Negara perlu memastikan bahwa setiap informasi mengenai penyakit menular disampaikan secara transparan dan bertanggung jawab agar tidak memunculkan ketakutan maupun kebingungan di tengah masyarakat,” pesan Puan.

Ia pun meminta Pemerintah bergerak cepat memastikan masyarakat memahami situasi secara utuh.

“Bagaimana pola penularannya, siapa kelompok yang paling rentan, bagaimana langkah pencegahannya, dan sejauh mana tingkat risikonya bagi masyarakat umum,” ungkapnya.

Puan menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari perlindungan publik. Sebab, ketika masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang cukup, ruang disinformasi dan ketakutan dapat berkembang lebih cepat daripada penanganan itu sendiri.

“Maka penting agar Pemerintah memperkuat komunikasi publik kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat dan mudah dipahami. Bukan hanya berbasis penjelasan teknis yang sulit diakses publik luas. Sosialisasi harus menyentuh langsung akar rumput,” paparnya.

Selain itu, Puan juga menyoroti kesiapan layanan kesehatan daerah dalam mendeteksi dan menangani penyakit zoonosis secara cepat. Ia meminta Pemerintah memperkuat surveilans untuk mencegah penularan virus.

“Kita bersyukur temuan suspect Hantavirus di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogykarta, dan WNA di Jakarta yang masuk kontak erat klaster MV Hondius telah dinyatakan negatif. Namun pemantauan dan surveilans harus terus diperkuat,” ucapnya.

Menurut Puan, ancaman penyakit berbasis lingkungan kerap muncul pertama kali di daerah dengan kapasitas layanan kesehatan dan pengawasan lingkungan yang belum merata.

“Tetapi juga memperkuat kesiapan daerah, termasuk kesiapan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, laboratorium dan sarana penunjang lainnya, serta mekanisme deteksi dini, pelaporan yang cepat,” terang Puan.

“Dan tentunya perlindungan masyarakat di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi harus menjadi perhatian,” sambungnya.

Puan menegaskan masyarakat perlu merasakan kehadiran negara sejak tahap awal munculnya ancaman kesehatan.

“Kami di DPR melalui alat kelengkapan dewan terkait akan memastikan Pemerintah bergerak cepat, terbuka, dan mampu memberi rasa aman kepada masyarakat melalui langkah yang jelas dan dapat dipantau masyarakat,” ujar Puan.

“Juga dengan membangun kepercayaan publik, dan memastikan setiap warga merasa terlindungi ketika menghadapi potensi risiko kesehatan baru,” tutupnya.