Puan Dorong Mitigasi Kekeringan dan Krisis Air Bersih di Musim Kemarau

Sejumlah daerah mulai mengalami krisis air bersih seiring meluasnya kekeringan dampak musim kemarau. Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif, mulai dari pemenuhan kebutuhan air bersih hingga mitigasi dampak kekeringan.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedikitnya tiga kabupaten di Pulau Jawa mengalami krisis air bersih akibat berkurangnya ketersediaan sumber air selama musim kemarau. Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah serta Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat.

BNPB mencatat lebih dari 1.600 warga terdampak akibat menurunnya ketersediaan air bersih di wilayah tersebut.

Melihat kondisi itu, Puan menilai pemerintah harus bergerak cepat mengantisipasi dampak kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang pada tahun ini.

“Kekeringan yang semakin meluas saat ini harus segera disiasati dengan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir dampak di berbagai sektor. Apalagi masyarakat di sejumlah daerah sudah mengalami krisis air bersih,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (16/6).

Menurut Puan, bantuan air bersih yang saat ini mulai disalurkan kepada masyarakat terdampak memang diperlukan. Namun, pemerintah juga harus menyiapkan solusi yang lebih berkelanjutan untuk menghadapi ancaman kekeringan yang berulang setiap tahun.

Ia menilai daerah-daerah yang selama ini masuk kategori rawan kekeringan perlu memiliki sistem mitigasi yang lebih kuat, baik dari sisi penyediaan sumber air maupun pengelolaan cadangan air saat musim hujan.

“Untuk daerah-daerah rawan kekeringan, harus ada mitigasi di tingkat hulu dan hilir, seperti memanen air hujan (rainwater harvesting) dan membuat sumur resapan,” tutur Puan.

Selain persoalan air bersih, Puan juga mengingatkan dampak kekeringan berpotensi merembet ke sektor pertanian. Menurut dia, berkurangnya pasokan air dapat mengganggu aktivitas produksi pangan dan berdampak pada para petani di sejumlah daerah.

“Instansi terkait, termasuk Pemda bersama kelompok tani harus duduk bersama untuk berdiskusi mencari pendekatan yang paling tepat karena setiap daerah belum tentu sama tantangannya,” jelas Puan.

Puan menilai langkah antisipasi harus dilakukan sedini mungkin mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi musim kemarau tahun 2026 berlangsung lebih panjang dibandingkan biasanya.

Fenomena El Nino disebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung lebih lama. BMKG memperkirakan musim kemarau dapat terjadi hingga tujuh bulan di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan puncak kemarau diprediksi berlangsung pada Agustus 2026.

Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi memicu krisis air bersih, tetapi juga meningkatkan risiko kekeringan lahan pertanian hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Untuk itu, Puan meminta pemerintah menjadikan prediksi cuaca dan iklim sebagai dasar penyusunan kebijakan lintas sektor sehingga langkah mitigasi bisa dilakukan sebelum dampak semakin meluas.

“Data BMKG tidak boleh berhenti sebagai informasi sektoral, tetapi harus menjadi dasar penyusunan langkah antisipatif di bidang pangan, kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya air, perlindungan sosial dan lingkungan, terutama bagi kelompok rentan,” jelasnya.

Menurut Puan, keberhasilan pemerintah menghadapi musim kemarau tidak hanya diukur dari kecepatan merespons saat bencana terjadi, tetapi juga dari kemampuan mencegah risiko sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

“Karena keberhasilan Negara menghadapi musim kemarau tidak dapat diukur hanya dari kemampuan merespons ketika kebakaran hutan, krisis air, atau gangguan kesehatan sudah terjadi,” jelas Puan.

“Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh risiko-risiko tersebut dapat ditekan sebelum berkembang menjadi krisis yang membebani masyarakat dan keuangan negara,” lanjutnya.

Puan juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman kemarau panjang.

“Prediksi iklim yang tersedia berbulan-bulan sebelum puncak kemarau sesungguhnya merupakan kesempatan bagi Negara untuk menunjukkan kapasitas tata kelola yang lebih preventif,” ungkap Puan.

“Masyarakat perlu diyakinkan bahwa setiap keputusan yang diambil Pemerintah didasarkan pada perencanaan risiko yang matang,” sambungnya.

Puan meminta pemerintah daerah tetap siaga apabila dampak kekeringan maupun karhutla mulai dirasakan masyarakat. Ia menekankan bantuan harus segera diberikan kepada warga yang terdampak, terutama mereka yang tinggal di kawasan rawan bencana.

“Langkah antisipasi harus dibarengi dengan pemenuhan bantuan kepada masyarakat yang kesulitan akibat kekeringan maupun yang terkena dampak karhutla,” tutup Puan.