Program E20 Butuh 4 Juta KL Etanol untuk Kurangi Impor Bensin

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan program mandatori campuran etanol dengan bensin atau bioetanol 20 persen (E20) butuh pasokan etanol 4 juta kiloliter (KL).

Bahlil mencatat, saat ini kebutuhan BBM jenis bensin (gasoline) di Indonesia mencapai 40 juta KL per tahun. Nantinya, pemerintah membutuhkan sekitar 4 juta KL etanol untuk dicampurkan ke dalam konsumsi bensin nasional tersebut.

Menurutnya, program bioetanol termasuk bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kebutuhan bensin kita itu kurang lebih sekitar 40 juta kiloliter, dan dari 40 juta kiloliter itu, kapasitas produksi kita itu hanya 14,3 juta kiloliter jadi impornya hampir 25 juta kiloliter," ungkap Bahlil dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI), dikutip Minggu (28/6).

Namun, lanjut Bahlil, dengan beroperasinya proyek RDMP Balikpapan sejak Januari 2026 dengan kenaikan produksi 5,5 juta KL bensin, maka Indonesia kini hanya impor bensin sekitar 20 juta KL.

Meski tambahan kapasitas produksi dari Kilang Balikpapan akan menekan kebutuhan impor, Bahlil menyebutkan Indonesia masih harus memenuhi kekurangan pasokan bensin sekitar 20 juta KL per tahun.

Untuk itu, pemerintah menyiapkan program mandatori E20 yang mengombinasikan bensin dengan 20 persen etanol sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut dirancang dengan mengacu pada keberhasilan program biodiesel berbasis kelapa sawit yang berkembang dari B10 hingga B50 pada sektor tenaga surya. Pendekatan serupa akan diterapkan pada sektor bensin melalui pengembangan industri bioetanol di negeri ini.

“Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta kiloliter maka kita akan menerapkan Program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan program B10 hingga B50," tegasnya.

Bahlil menjelaskan, kebutuhan etanol tersebut akan dipenuhi dari komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah juga akan berperan sebagai pembeli utama (off-taker) untuk menjamin penyerapan produksi etanol yang dihasilkan petani dan pelaku usaha di sektor hulu.

"Kita membuat etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani,” ungkapnya.

Kemitraan Korporasi dan Plasma Rakyat

Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok etanol dalam skala besar tersebut, Bahlil meminta perguruan tinggi ikut berperan dalam mengoptimalkan teknologi pengolahan komoditas nabati lokal, seperti tebu, singkong, dan jagung.

“Saya mengajak pihak-pihak perguruan tinggi bersama berkolaborasi pada Program E20, negara yang akan menjadi opteker (penjamin pasar) untuk beli, karena E20 kita butuh 4 juta kiloliter. Jadi ini bisa kita bikin plasma inti dengan rakyat, ini jauh lebih jelas optekernya negara daripada kita impor dari Amerika atau Eropa,” tegas Bahlil.

Melalui pola kemitraan antara korporasi inti dan plasma rakyat, perguruan tinggi diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara hasil penelitian di laboratorium dan penerapannya pada skala industri nasional.

Selain di sektor bahan bakar, kontribusi pemikiran dan inovasi dari perguruan tinggi juga dinilai penting untuk mendorong program bauran energi baru melalui percepatan penggunaan kompor alternatif, termasuk kompor listrik dan kompor energi alternatif lainnya, serta pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) dan jaringan gas (jargas) rumah tangga.

“Di Kementerian ESDM tahun 2027 mendatang ada program pengadaan kompor listrik Rp 600 miliar dan kampus siapa yang mau bikin langsung akan kita pesan pengadaannya di kampus itu saja,” ujarnya.