News Berita

Prabowo Sebut Pernah Gagalkan Rencana Penjualan BUMN Strategis ke Asing

Presiden Prabowo mengaku pernah menghentikan rencana penjualan sejumlah BUMN strategis ke asing. #bisnisupdate #update #bisnis #text

Prabowo Sebut Pernah Gagalkan Rencana Penjualan BUMN Strategis ke Asing
Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara peresmian lima bendungan di Indonesia di Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7/2026). Foto: YouTube/ Sekretariat Presiden
Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara peresmian lima bendungan di Indonesia di Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7/2026). Foto: YouTube/ Sekretariat Presiden

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan terdapat sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sempat direncanakan untuk dijual kepada pihak asing.

Namun, ia memutuskan menghentikan rencana tersebut. Hal ini ia ungkapkan dalam gelaran Peresmian 5 Bendungan di Indonesia di Lombok Barat, Jumat (10/7).

“Banyak sekali perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual ke asing. Saya larang! Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI dibunuh, mau dijual, kita bangkitkan,” ucap Prabowo dalam sambutannya di Lombok Barat, Jumat (10/7).

Prabowo pun mengatakan akan berupaya membangkitkan kembali perusahaan-perusahaan strategis tersebut. “PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat, sudah bisa bikin kapal selam. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga mengakui sempat terkejut setelah mengetahui jumlah BUMN yang beroperasi saat awal menjabat sebagai presiden. Sebelumnya, ia memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300 hingga 400 perusahaan. Namun setelah dilantik, ia mendapat informasi terdapat 1.077 BUMN, belum termasuk anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga entitas turunannya.

“Dan itu adalah cara mereka untuk sembunyi, sembunyiin uang negara, sembunyiin uang rakyat,” tutur Prabowo.

Prabowo menyebutkan, hingga hari ini pemerintah telah menutup 240 BUMN yang dinilai bermasalah. Jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 250 BUMN pada akhir Juli 2026. Sementara itu, hingga 31 Desember 2026, pemerintah menargetkan menutup total 800 BUMN yang tidak efisien, terus merugi, dan tidak pernah mencetak keuntungan.

“Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati Rp 70 triliun,” kata Prabowo.

Buka sumber asli