Polemik Cerdas Cermat MPR di Kalbar: Pimpinan Minta Maaf, Akan Evaluasi

Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar yang diadakan MPR menjadi polemik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Publik menyorot juri yang malah menyalahkan jawaban benar dari SMAN 1 Pontianak pada lomba yang digelar pada 9 Mei 2026 lalu.

Ada pun kejadian jawaban benar disalahkan ini terjadi pada babak final yang mempertemukan SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.

Saat itu, lomba tengah berada di sesi rebutan jawaban, dengan pertanyaan “DPR dalam memilih anggota BPK, wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?”.

Kemudian Regu C SMAN 1 Pontianak menjawab pertama kali.

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” ujar seorang siswi dari regu C.

Pihak juri kemudian memberikan nilai minus 5 untuk jawaban grup C ini. Kemudian pertanyaan dilempar lagi ke grup yang lain. Regu B yang berasal dari SMAN 1 Sambas menyambar.

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," jawab peserta regu B.

Juri kemudian menyatakan bahwa jawaban regu B adalah benar.

“Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh,” ucap juri.

Jawaban juri ini membuat Grup C memprotes. “Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti regu B,” ucap salah satu peserta.

Juri menyebut, Regu C tidak menyebutkan adanya “pertimbangan DPD”. Regu C membantah pernyataan juri. Bahkan terbuka untuk audiens memberikan kesaksian.

Salah satu juri yang juga Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI, Indri Wahyuni menilai, artikulasi peserta yang menjawab dari SMAN 1 Pontianak tidak jelas, sehingga juri tidak mendengar jawaban mereka secara lengkap.

"Jadi, biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah (jelas), tapi dewan juri menilai kalian tidak (jelas) karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya dewan juri berhak memberikan nilai minus lima," ucap Indri.

Peristiwa dalam lomba tersebut menuai respons dari berbagai pihak. Berikut rangkumannya:

Pimpinan Minta Maaf

Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman pun buka suara soal polemik ini. Ia menyampaikan permohonan maaf atas insiden penilaian tersebut.

Ia menegaskan akan melakukan evaluasi total terhadap kinerja dewan juri dan sistem perlombaan. Akbar menyayangkan insiden tersebut dan menekankan pentingnya juri bersikap objektif serta responsif terhadap keberatan peserta di lapangan

“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” kata Akbar, melalui keterangan tertulisnya, Senin (11/5).

Atas kejadian ini, Akbar menyebut akan segera melakukan evaluasi penuh atas pelaksanaan ajang ini. Ia juga menilai ada unsur kelalaian panitia dan juri, seperti perihal teknis tata suara dan mekanisme banding dalam lomba sehingga bisa meminimalisir kesalahan seperti ini.

Akbar juga menyebut dirinya pernah mendengar peristiwa serupa pernah terjadi tahun lalu di provinsi lain.

“Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini,” kata Akbar.

Permintaan Digelar Ulang

Ketua Komisi X DPR sekaligus anggota MPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong agar LCC Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat diulang.

Hal itu disampaikan menyusul polemik penilaian yang dinilai merugikan salah satu peserta dalam ajang tersebut.

“Supaya ini berjalan adil, kami mendorong agar khusus kegiatan di Kalimantan Barat ini dilakukan lomba ataupun pertandingan ulang,” kata Hetifah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5).

Juri dan MC Dinonaktifkan

Kedua juri yang memberikan penilaian dalam lomba tersebut adalah Kepala Biro Pengkajian Konstitusi pada Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR RI Dyastasita Widya Budi dan Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI Indri Wahyuni. Mereka dinonaktifkan dari lomba tersebut.

“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” tulis keterangan MPR RI yang diunggah di akun Instagram resmi, Senin (12/5).

Pimpinan DPR Minta Angkat Juri yang Benar

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta evaluasi dilakukan. Ia juga menekankan proses penunjukan juri harus dilakukan secara lebih ketat dan profesional.

“Pokoknya kita dari anggota DPR, ini sampaikan protes juga kepada Kesekjenan MPR, ngangkat juri yang benar, gitu,” tegasnya.

Kesaksian Teman Peserta Cerdas Cermat MPR

Karisma dan Miranda, teman satu sekolah dari Regu C peserta Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar yang diadakan MPR, menceritakan kesaksian mereka saat perdebatan dengan dewan juri terjadi.

Miranda mengatakan, sejak awal ia bersama Karisma menyaksikan perdebatan tersebut. Menurutnya, yang dipersoalkan dewan juri adalah penyebutan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dewan juri menganggap Regu C tidak menyebut DPD dalam jawaban mereka. Padahal dalam rekaman YouTube, Regu C dengan jelas menyebut DPD dalam jawabannya. Dewan juri bahkan mengonfirmasi penyebutan DPD kepada anggota Regu C dan Regu B.

Menurut Miranda, saat itu anggota Regu C menegaskan bahwa jawaban rekan mereka menyebut DPD. Sementara Regu B mengatakan tidak ada.

"Kelihatan peserta dari SMA Negeri 1 Pontianak menjawab 'ada' sekali, kemudian ada lagi. Itu merespons rekan-rekan yang mengatakan bahwa itu tidak ada. Walaupun tidak disorot kamera, ketika kamera menyorot peserta itu, peserta lain di sampingnya langsung mengatakan kepada juri, 'Tidak ada.' Maka pada akhirnya dewan juri menutup penilaian," kata Miranda saat ditemui, Selasa (12/5).

Setelah itu, tim SMA Negeri 1 Pontianak atau Regu C tetap mencoba menyanggah pernyataan juri agar bisa mendengar pendapat lain dari para penonton.

Saat itu, Miranda sudah mengangkat tangan sebagai saksi, tetapi tidak digubris oleh pihak panitia pelaksana.

Miranda juga menghampiri guru pembina SMA Negeri 1 Pontianak dan menunjukkan tayangan video dari siaran YouTube yang terlihat jelas.

Namun, ketika guru pembina berdiri dan mengangkat tangan, dewan juri mengatakan bahwa yang berhak menyampaikan protes hanya peserta lomba.

"Di situ pembina SMA Negeri 1 Pontianak mencoba memprotes dengan berdiri dan mengangkat tangan, tapi respons dari juri mengatakan bahwa yang bisa menyampaikan protes hanya peserta lomba dan keputusan juri bersifat final serta mengikat. Dari situ kami tidak bisa melakukan apa-apa lagi," ungkapnya.

Akhirnya, tim SMA Negeri 1 Pontianak dinyatakan sebagai juara dua, sedangkan juara satu ditempati SMA Negeri 1 Sambas. Bahkan setelah pertandingan selesai, Miranda tetap berusaha menghampiri dewan juri untuk menuntut keadilan, tetapi hasilnya nihil.

"Saya hanya diarahkan untuk berbicara kepada stafnya dan tidak kepada jurinya langsung. Di situ saya menyampaikan kekecewaan saya kepada stafnya dan yang saya dapatkan hanya permohonan maaf, tidak ada aksi nyata," ujarnya.

MPR Bakal Rapat Evaluasi

Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Liyanto memastikan MPR akan menggelar rapat evaluasi terkait polemik ini. Evaluasi itu akan dilakukan bersama event organizer (EO) penyelenggara.

“Betul, besok pagi itu kita evaluasi karena kita lagi reses toh, jadi baru kembali dari daerah dan tadi sudah meeting kecil pimpinan, besok kita evaluasi dengan EO-nya penyelenggaranya,” ungkap Abraham saat dihubungi kumparan, Selasa (12/5).

Abraham menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan internal, persoalan yang terjadi disebabkan gangguan teknis pada sound system saat perlombaan berlangsung.

Menurut dia, gangguan sound system membuat juri tidak mendengar jawaban peserta secara jelas.

“Oke, jadi itu dari sekretariat MPR ya yang melaksanakan, sudah kita rapatkan itu masalah teknis saja sound system-nya yang terganggu sehingga juri yang berdua itu tidak dengar jelas,” ungkap Abraham.

“Tapi persoalannya di EO-nya (event organizer-nya) itu tidak cepat ambil tindakan untuk reply kembali rekamannya,” lanjutnya.

Ia menilai insiden itu murni terjadi karena miskomunikasi akibat kendala teknis dalam pelaksanaan acara.

“Ya, persingkatnya itu hanya miskomunikasi, memang jurinya tidak mendengarkan yang jelas, jadi itu sudah dipertemukan, besok nanti kita akan rilis itu menjelaskan kesalahan teknis gitu ya,” jelas Abraham.

“Karena itu pakai event organizer, mereka yang atur, terus sound system-nya dan jurinya tidak jalan bagus maka terjadi salah jawab gitu, terjadi komunikasi. Kalau lihat di tren itu, jadi masalahnya di situ,” sambung dia.