Pelajaran George Orwell dalam 1984 bagi Ambisi Swasembada Pangan Indonesia

Bagi George Orwell, kalimat itu bukan sekadar pernyataan matematis, tetapi penegasan bahwa kebebasan politik dimulai dari kemampuan untuk tetap menyebut realitas sebagaimana adanya ketika bahasa berpotensi mengubah cara realitas itu dipahami, dan dalam 1984 yang paling berbahaya bukan sekadar kebohongan, melainkan ketika definisi tentang kebenaran menjadi cukup stabil untuk membuat orang berhenti mempertanyakannya. Jika logika ini dibawa ke konteks hari ini, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah kita masih benar-benar mengukur kenyataan, atau kita sudah terlalu lama menerima cara kenyataan itu didefinisikan oleh bahasa kebijakan yang kita anggap wajar.

Indonesia hari ini kembali menempatkan swasembada pangan sebagai agenda strategis nasional di tengah dunia yang semakin tidak stabil, mulai dari perubahan iklim, geopolitik, hingga gangguan rantai pasok global, dan dalam ruang publik ini terdengar seperti tujuan yang hampir tidak mungkin ditolak, apalagi ketika negara mendorong berbagai kebijakan seperti intensifikasi pertanian, modernisasi irigasi, dan peningkatan produksi sebagai indikator utama keberhasilan, sementara secara angka Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya peningkatan produksi padi sepanjang 2025.

Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA), produksi beras pada periode Januari–Juli 2025 diperkirakan mencapai sekitar 21,76 juta ton, meningkat sekitar 14,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024, sementara luas panen diperkirakan mencapai 7,14 juta hektare.

Di permukaan, tren ini seolah memperkuat narasi bahwa Indonesia semakin dekat menuju swasembada pangan. Namun justru di titik inilah muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah peningkatan produksi otomatis berarti meningkatnya keamanan pangan, atau kita sedang menerima definisi keamanan yang disederhanakan agar tampak meyakinkan?.

Di sini letak klaim yang jarang diucapkan secara eksplisit, bahwa swasembada pangan mungkin bukan hanya konsep teknokratis tentang produksi, tetapi juga konsep politik tentang kontrol narasi, karena swasembada tidak pernah berdiri netral sebagai angka, melainkan selalu bergantung pada apa yang dihitung dan apa yang tidak dihitung, dan begitu kita menerima ini, maka pertanyaan tentang pangan bergeser menjadi pertanyaan tentang bahasa, karena siapa yang berhak mendefinisikan “cukup” pada akhirnya menentukan apa yang dianggap “berhasil”.

Perbedaan antara ketahanan pangan (food security), swasembada pangan (food self-sufficiency), dan kedaulatan pangan (food sovereignty) sering diperlakukan seolah hanya variasi istilah, padahal masing-masing membawa logika politik yang berbeda, di mana ketahanan pangan menekankan akses dan stabilitas, swasembada menekankan produksi domestik, dan kedaulatan pangan menekankan kontrol atas sistem pangan itu sendiri, tetapi dalam praktik kebijakan modern, tiga istilah ini sering diringkas menjadi satu kata yang lebih mudah dijual secara politik: swasembada.

Masalahnya menjadi lebih dalam ketika kita menyadari bahwa angka produksi yang terlihat paling objektif sebenarnya hanya menangkap sebagian kecil dari realitas pangan itu sendiri, karena hal itu tidak secara otomatis menjelaskan bagaimana distribusi nilai terjadi di dalam sistem, bagaimana posisi petani kecil dalam struktur keuntungan, atau bagaimana kehilangan hasil pascapanen yang sering tidak masuk dalam pusat perhatian kebijakan, dan Di titik ini kritik James C. Scott dalam Seeing Like a State menjadi relevan bukan karena negara “salah”, tetapi karena negara selalu harus menyederhanakan realitas agar bisa dikelola, sehingga yang tidak bisa disederhanakan sering kali juga yang tidak terlihat dalam logika kebijakan, dan konsekuensinya adalah munculnya ilusi keterbacaan: ketika sesuatu terlihat bisa diukur, ia dianggap sudah dipahami sepenuhnya, sebuah persoalan yang dalam konteks Indonesia juga muncul dalam kajian Budiman dan Santu (2024) yang menekankan bahwa tantangan swasembada pangan tidak dapat direduksi hanya pada peningkatan produksi, melainkan juga terkait tekanan struktural seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta kenaikan biaya produksi yang terus berlangsung.

Jika ditarik ke belakang, swasembada pangan di Indonesia bukan agenda baru, karena penelitian Ermawati Dewi (2018) menunjukkan bahwa sejak akhir 1950-an Indonesia telah berulang kali mengejar swasembada beras melalui berbagai pendekatan kebijakan, mulai dari intensifikasi hingga pengendalian impor, tetapi yang menarik bukan hanya pengulangan tujuannya, melainkan fakta bahwa setiap periode selalu memiliki cara baru untuk menyatakan “keberhasilan”, seolah definisi swasembada itu sendiri terus bergeser mengikuti kebutuhan politik dan ekonomi pada zamannya, dan dari sini muncul satu kemungkinan yang jarang dibicarakan secara serius: bahwa swasembada pangan bukanlah tujuan yang bergerak menuju titik selesai, melainkan konsep yang elastis, yang bisa terus dinyatakan “mendekati tercapai” tanpa pernah benar-benar harus diuji pada definisi yang sama secara konsisten.

Di sinilah Orwell kembali relevan bukan sebagai kritik terhadap kebohongan, tetapi sebagai peringatan terhadap stabilitas bahasa, karena ketika bahasa cukup stabil untuk membuat satu ukuran dianggap cukup mewakili realitas yang kompleks, maka yang terjadi bukan sekadar penyederhanaan teknis, tetapi pergeseran cara kita mempersepsi dunia itu sendiri, sehingga ambisi swasembada pangan pada akhirnya tidak hanya soal kemampuan produksi, tetapi juga soal bagaimana sebuah negara memilih untuk mendefinisikan apa arti “cukup”, dan bagaimana definisi itu diterima sebagai sesuatu yang tidak perlu lagi diperdebatkan. Karena pada akhirnya, mungkin yang sedang kita kejar bukan hanya pangan, tetapi rasa kepastian bahwa sistem ini bisa dikatakan berhasil tanpa harus membuka terlalu banyak pertanyaan yang membuatnya terlihat tidak stabil.

Dan mungkin di situlah pelajaran paling tidak nyaman dari 1984 bekerja, di mana bukan bahwa negara selalu menipu kita, tetapi bahwa bahasa yang terlalu nyaman bisa membuat kita berhenti membedakan antara apa yang benar-benar terjadi dan apa yang sudah terlalu sering kita setujui untuk dianggap benar, sehingga pertanyaan yang paling penting bukan lagi apakah Indonesia bisa mencapai swasembada pangan, melainkan siapa yang paling berkuasa dalam menentukan kapan kita boleh mengatakan bahwa swasembada itu sudah “tercapai”.