PDIP Jawab Golkar soal Apa yang Diseimbangkan: Fungsi Checks and Balances

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menjawab Sekjen Partai Golkar Sarmuji yang mempertanyakan apa yang sebenarnya diseimbangkan oleh PDIP sebagai partai yang berada di luar pemerintahan.

Ia menegaskan, peran penyeimbang yang dimaksud adalah menjalankan fungsi checks and balances terhadap pengelolaan kekuasaan dan jalannya pemerintahan.

“Terkait pertanyaan ‘apa yang perlu diseimbangkan’, saya kira jawabannya cukup jelas, yaitu fungsi checks and balances oleh DPR terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan. Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda,” kata Deddy dalam keterangannya, Sabtu (20/6).

“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” lanjutnya.

Menurut Deddy, posisi sebagai partai penyeimbang tidak berarti selalu menentang pemerintah. Ia menilai partai politik tetap dapat mendukung kebijakan yang dinilai baik, namun pada saat yang sama harus memiliki kebebasan untuk menyampaikan kritik.

“Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda,” ungkap Deddy.

“Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi. Coba cek, apakah partai-partai yang memiliki menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum?” sambung dia.

Deddy juga mengungkapkan pengalamannya sebagai anggota DPR yang kerap menerima keluhan dari sesama legislator terkait keterbatasan ruang untuk menyampaikan pandangan secara bebas.

“Saya pribadi selaku anggota DPR sering menerima curhat dari sesama anggota dewan tentang betapa sulitnya mereka berbicara dengan leluasa karena posisi di dalam pemerintahan atau takut mendapat telepon dari sana-sini,” katanya.

Deddy mengaku heran dengan sikap sejumlah pihak yang menurutnya tidak menerima keputusan PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan.

“Saya heran mengapa partai lain terkesan tidak ikhlas jika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan. Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok. Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri,” tutur Deddy.

Ia kemudian meminta Golkar agar lebih fokus pada persoalan yang dihadapi masyarakat dibanding mempermasalahkan posisi politik PDIP.

“Saya menilai lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang,” katanya.

Deddy mengatakan pihaknya memahami bahwa berada di dalam pemerintahan memberikan keuntungan politik bagi partai karena memiliki akses terhadap kekuasaan. Namun, ia menilai keputusan PDIP untuk berada di luar pemerintahan juga harus dihormati.

“Saya memahami betul bahwa berada dalam pemerintahan sangat menguntungkan partai politik karena memiliki akses kekuasaan. Namun, justru karena itulah saya heran mengapa ada pihak yang bersikap nyinyir terhadap partai yang memilih tidak masuk dan tidak menikmati kemewahan kekuasaan,” ujar Deddy.

“Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menanggapi sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) yang belakangan dinilai masih belum tegas terhadap pemerintahan. Hal ini disampaikan Waketum PKB Jazilul Fawaid yang menyebut sikap PDIP abu-abu.

Menurut Sarmuji, posisi politik PDIP merupakan hak partai tersebut dan Golkar menghormati sikap yang selama ini disampaikan para petinggi PDIP sebagai partai penyeimbang.

“Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang,” kata Sarmuji saat dihubungi, Jumat (19/6).

Ia menegaskan, hingga saat ini PDIP memang tidak bergabung ke dalam pemerintahan. Namun, menurutnya, soal bagaimana praktik peran penyeimbang itu dijalankan merupakan hal yang berbeda.

“Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” ujarnya.