Ketika APBD Terlalu Sibuk Menggaji Birokrasi

Kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) telah menjadi salah satu isu paling penting dalam tata kelola fiskal daerah Indonesia beberapa tahun terakhir, bahkan hingga beberapa tahun kedepan.

Realitas Yang Kita Rasakan

Di atas kertas, kebijakan ini tampak sangat masuk akal. Negara ingin agar APBD tidak habis untuk membiayai birokrasi daerah. Pemerintah pusat ingin pemerintahan daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan daerah, pelayanan publik, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal. Dalam banyak kasus, APBD di daerah selama ini memang terlalu didominasi belanja rutin, di dalamnya untuk pembayaran gaji dan tunjangan aparaturnya.

Tidak sedikit daerah yang belanja pegawainya mencapai 40 hingga 60 persen dari total APBD. Akibatnya, ruang pembangunan daerah menjadi sangat sempit. Jalan rusak sulit diperbaiki, layanan publik tertinggal, dan belanja modal sering kali menjadi korban pertama ketika fiskal daerah mengalami tekanan.

Dalam konteks itulah, pemerintah pusat sepertinya sedang mencoba mengubah orientasi APBD: dari APBD yang birokratis menuju APBD yang lebih produktif.

Persoalannya Tidak Sesederhana Angka 30 Persen.

Masalah mulai muncul ketika kebijakan tersebut bertemu dengan realitas daerah yang sangat beragam. Indonesia jelas bukan sebuah negara dengan struktur fiskal yang seragam. Ada daerah metropolitan dengan PAD besar, tetapi ada pula daerah kepulauan, daerah tertinggal, dan kabupaten kecil yang hampir sebagian besar kemampuan fiskalnya bergantung pada transfer pusat.

Lebih jauh lagi, mayoritas Pegawai ASN di daerah sesungguhnya bukan pegawai administratif biasa. Mereka, sebagian besar adalah guru, tenaga kesehatan, penyuluh, dan aparatur pelayanan publik dasar lainnya. Artinya, belanja pegawai di daerah pada banyak kasus sesungguhnya adalah belanja pelayanan publik di daerah itu.

Di Sinilah Letak Dilema Besarnya.

Jika belanja pegawai ditekan terlalu keras, maka yang terancam bukan sekadar birokrasi daerah, melainkan kapasitas negara dalam melayani masyarakatnya. Sekolah kekurangan guru. Puskesmas kekurangan tenaga kesehatan. Layanan dasar melemah. Pada titik tertentu, efisiensi fiskal justru dapat berujung pada pelemahan pelayanan publik yang nyata di daerah.

Paradoks itu semakin terasa ketika akhir-akhir ini pemerintah menetapkan kebijakan yang berdampak pada rekrutmen PPPK di daerah secara agresif dan dalam jumlah besar. Rekrutmen PPPK terutama untuk guru dan tenaga kesehatan di daerah. Di satu sisi, negara mendorong penambahan Pegawai ASN untuk pelayanan dasar. Namun di sisi lain, pemerintah daerah dibatasi ruang fiskalnya untuk membiayai mereka.

Akibatnya, banyak pemerintah daerah mulai menghadapi tekanan serius. Ruang fiskal daerah menyempit. Tambahan penghasilan pegawai tertekan. Belanja pembangunan terganggu. Bahkan muncul kekhawatiran tentang kemampuan daerah membayar PPPK di masa depan.

Pergeseran Paradigma

Karena itu, sangat menarik ketika melihat perkembangan terbaru, pemerintah pusat yang mulai mengambil pendekatan kebijakan yang lebih realistis. Pemerintah tampaknya mulai menyadari bahwa penerapan batas 30 persen secara rigid akan sulit dilakukan secara nasional. Mayoritas daerah barangkali memang belum sepenuhnya siap.

Pemerintah tampaknya kini mulai membuka ruang relaksasi, masa transisi tambahan, serta kemungkinan penyesuaian kebijakan melalui APBN. Ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang negara terhadap persoalan fiskal daerah.

Masalah belanja pegawai ternyata bukan semata-mata soal disiplin fiskal daerah, tetapi juga berkaitan dengan desain hubungan fiskal pusat dan daerah itu sendiri.

Barangkali kita perlu jujur mengakui bahwa Indonesia membutuhkan dua hal sekaligus: disiplin fiskal dan kapasitas pelayanan publik. Negara tidak boleh boros, tetapi negara juga tidak boleh kehilangan kemampuan hadir di tengah masyarakat.

Karena itu, solusi terbaik barangkali bukan sekadar memangkas angka belanja pegawai, melainkan membangun birokrasi daerah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan produktif.

Pemerintah pusat perlu mulai membedakan antara Pegawai ASN administratif dan Pegawai ASN pelayanan dasar. Belanja pegawai terutama untuk guru dan tenaga kesehatan tidak bisa dipandang semata sebagai urusan fiskal. Mereka adalah instrumen utama negara dalam menjamin kualitas hidup masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga haruslah berbenah. Struktur birokrasi yang terlalu gemuk perlu disederhanakan. Jabatan administratif yang tidak produktif perlu dievaluasi. Digitalisasi pemerintahan harus dipercepat. Dan yang paling penting, daerah harus serius memperkuat PAD serta ekonomi lokal agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pusat.

Melampauai Urusan Teknis Anggaran

Pada akhirnya, persoalan pembatasan belanja pegawai bukan hanya soal teknis anggaran. Ia adalah refleksi tentang bagaimana negara memandang birokrasi, pelayanan publik, dan masa depan desentralisasi di Indonesia.

Jika reformasi ini dilakukan dengan tepat, Indonesia akan dapat memiliki APBD yang jauh lebih sehat tanpa kehilangan kapasitas pelayanan publiknya.

Tetapi jika dilakukan terlalu kaku dan administratif, yang terjadi justru bisa sebaliknya: fiskal tampak lebih rapi, tetapi negara menjadi semakin jauh dari kehidupan masyarakat.

Dan di situlah tantangan terbesar reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah Indonesia hingga hari ini.

----- AK20260514-----

OtonomiFiskal (#1): Semuanya berupa gagasan, pemikiran, dan harapan masa depan. Untuk menggugah kesadaran literasi terhadap hal-hal yang menjadi kepentingan publik. Gunakan artikel ini secara bijak dan seperlunya. Komunikasi: aji.karmaji@gmail.com.