KDM Kaji Pajak Kendaraan Bermotor Diganti Jadi Jalan Provinsi Berbayar

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tengah mengkaji penghapusan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat. Ia ingin menggantinya dengan kebijakan penerapan jalan milik Pemprov Jabar yang berbayar.

Menurut Dedi Mulyadi, konsep tersebut lebih berkeadilan, di mana pemilik mobil yang tidak menjalankan kendaraannya tidak terus-menerus dipajaki.

“Ada pemikiran, kalau ingin berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus. Diganti dengan jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar,” ujar KDM--sapaan akrab Dedi Mulyadi usai menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Senin (11/5).

“Lebih berkeadilan dibanding mobilnya dipungut pajak tapi tidak pernah jalan,” lanjutnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melibatkan akademisi, pakar transportasi, serta Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah dalam penyusunan kajian tersebut.

Jika diterapkan, sistem pembayaran akan menggunakan teknologi digital seperti jalan tol modern tanpa perlu berhenti di gerbang pembayaran.

“Ya kayak tol. Nanti ada sistem digital. Teknologinya sudah ada dan sudah diterapkan di negara-negara lain,” ucap Dedi.

Ia menegaskan kebijakan tersebut hanya dapat diterapkan apabila seluruh jalan provinsi telah memenuhi standar kelayakan dan kualitas yang baik.

Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memutuskan apakah skema jalan berbayar layak diterapkan.