Inovasi Peneliti Indonesia Mengukur Kerawanan Pangan dalam Krisis Berlapis

Dunia sedang memasuki era “krisis berlapis”. Ancaman pangan global kini tidak lagi hanya dipicu oleh perubahan iklim atau lonjakan populasi, tetapi juga oleh konflik geopolitik, disrupsi rantai pasok, hingga ancaman wabah penyakit baru lintas negara. Konflik bersenjata di Timur Tengah yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran telah menciptakan tekanan serius terhadap rantai pasok energi, pupuk, dan logistik global. Gangguan jalur perdagangan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz mulai memengaruhi biaya produksi pertanian dunia serta mengganggu stabilitas distribusi pangan internasional.

Pada saat yang sama, dunia juga kembali dihadapkan pada meningkatnya kewaspadaan terhadap hantavirus. Organisasi kesehatan internasional saat ini memantau penyebaran kasus hantavirus lintas negara yang muncul melalui klaster perjalanan internasional. WHO mencatat ratusan kasus dengan tingkat kematian yang tinggi di kawasan Amerika, sementara sejumlah negara mulai meningkatkan status kewaspadaan akibat munculnya potensi penyebaran baru. Indonesia sendiri bukan negara yang steril dari ancaman tersebut. Kementerian Kesehatan melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan telah mengingatkan bahwa perubahan iklim, urbanisasi, dan peningkatan populasi rodensia dapat meningkatkan risiko penyebaran hantavirus di Indonesia.

Dalam situasi global seperti ini, ketahanan pangan tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai isu pertanian. Ketahanan pangan kini menjadi bagian dari pertahanan nasional, stabilitas ekonomi, kesehatan masyarakat, hingga geopolitik global. Selama ini, dunia banyak menggunakan Global Food Security Index (GFSI) sebagai rujukan utama ketahanan pangan. Namun indeks tersebut cenderung bersifat umum dan belum cukup sensitif membaca persoalan mendasar seperti lemahnya cadangan pangan, tingginya ketergantungan impor, buruknya distribusi, maupun rendahnya kapasitas produksi domestik. Padahal, justru faktor-faktor inilah yang sering menjadi sumber utama krisis pangan di berbagai negara. GFSI hanya menggambarkan kondisi makro, tetapi gagal mendeteksi titik rawan struktural yang sesungguhnya menjadi sumber krisis

Berangkat dari kebutuhan itulah, tim peneliti Institut Teknologi Sains Bandung (ITSB) mengembangkan sebuah formulasi baru bernama Food Availability Vulnerability Index (FAVI). Penelitian multidisiplin ini dipimpin langsung oleh penulis sebagai bagian dari pengembangan instrumen strategis untuk membaca tingkat kerawanan pangan nasional maupun global. FAVI merupakan inovasi indeksasi yang dirancang untuk mengukur tingkat kerawanan ketersediaan pangan suatu negara berdasarkan empat dimensi utama: kemampuan produksi domestik (Production Adequacy), kekuatan cadangan pangan (Food Reserves), ketergantungan impor (Import Dependency), dan efisiensi distribusi pangan nasional (Distribution Efficiency). Pengakuan secara global ini tergambar dengan diterimanya publikasi temuan FAVI ini pada Jurnal Internasional Bereputasi Tinggi (Agriculture and Food Security, Springer Nature).

Pendekatan ini menjadi sangat relevan di tengah ancaman global saat ini. Konflik Timur Tengah dapat mengganggu pasokan pupuk dan energi dunia. Wabah penyakit seperti hantavirus berpotensi memengaruhi distribusi logistik, perdagangan internasional, dan stabilitas ekonomi. Dalam kondisi seperti itu, negara dengan ketergantungan impor tinggi dan distribusi pangan lemah akan menjadi pihak paling rentan.

Hasil penelitian FAVI menunjukkan fakta yang sangat menarik, dengan nilai FAVI maksimal = 1, yang berarti sangat rentan, Singapura meskipun merupakan negara maju dengan sistem ekonomi kuat, justru mencatat tingkat kerawanan pangan tertinggi dengan skor FAVI sebesar 0,71 akibat ketergantungan impor pangan yang mencapai sekitar 92 persen. Sebaliknya, Thailand dan Vietnam menunjukkan tingkat kerawanan rendah masing-masing sebesar 0,13 dan 0,17 karena memiliki kapasitas produksi domestik kuat, cadangan pangan stabil, serta distribusi yang relatif efisien. Indonesia berada pada posisi menengah dengan skor 0,29. Tantangan utama Indonesia bukan hanya produksi, tetapi juga efisiensi distribusi antarwilayah kepulauan, tingginya food loss, dan ketergantungan pada komoditas impor strategis seperti gandum dan kedelai. Penelitian ini mencatat kehilangan pangan distribusi Indonesia masih mencapai sekitar 20 persen.

Temuan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan modern tidak cukup hanya diukur dari jumlah produksi nasional. Negara harus mampu membaca kerawanan sistem pangannya secara menyeluruh sebelum krisis benar-benar terjadi. Di sinilah FAVI memiliki nilai strategis besar bagi pemerintah, baik di Indonesia maupun dunia. Bagi Indonesia, FAVI dapat menjadi instrumen “early warning system” untuk membaca titik rawan pangan nasional. Pemerintah dapat menggunakan indeks ini untuk menentukan prioritas pembangunan cadangan pangan, memperkuat logistik nasional, memperbaiki cold chain system, mengurangi ketergantungan impor, hingga menentukan wilayah paling rentan terhadap gangguan pangan akibat bencana, konflik global, maupun wabah penyakit.

Dalam konteks global, FAVI juga dapat menjadi alat bantu pengambilan kebijakan internasional. Organisasi pangan dunia, pemerintah nasional, hingga lembaga pembangunan internasional dapat menggunakan indeks ini untuk memetakan negara-negara paling rawan terhadap krisis pangan global akibat perang, perubahan iklim, pandemi, maupun gangguan rantai pasok internasional.

Yang menarik, inovasi ini lahir dari kampus di Indonesia.

Di tengah dominasi lembaga internasional dan negara maju dalam pengembangan indeks global, para peneliti ITSB menunjukkan bahwa Indonesia juga mampu melahirkan formulasi ilmiah yang relevan untuk membantu dunia membaca ancaman pangan masa depan. Ketika dunia menghadapi perang, wabah penyakit, dan ketidakpastian geopolitik, kemampuan mengukur kerawanan pangan menjadi sama pentingnya dengan kemampuan memproduksi pangan itu sendiri. Dan melalui FAVI, Indonesia mulai mengambil peran dalam membangun arah baru kebijakan pangan global.