Inflasi “Aman” di Atas Kertas, Berat di Kantong Rakyat Kecil

Inflasi sering dibaca sebagai angka yang menenangkan atau mengkhawatirkan. Ketika berada di kisaran target, ia dianggap terkendali. Namun bagi rakyat kecil, inflasi bukan sekadar statistik, melainkan juga pengalaman harian yang terasa di dapur, di pasar, dan di ongkos transportasi.

Kenaikan harga tidak pernah hadir dalam bentuk persentase, tetapi dalam pilihan yang makin sempit: mengurangi lauk, menunda membeli kebutuhan, atau berutang untuk menutup selisih pengeluaran. Di titik ini, narasi “inflasi aman” sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas sosial.

Inflasi dan Ilusi Stabilitas Angka

Secara makro, angka inflasi 2,42 persen memang terlihat stabil dan berada di tengah target otoritas moneter. Namun, stabilitas agregat ini menyembunyikan ketimpangan dampak. Inflasi tidak dirasakan secara merata; ia bersifat regresif—lebih menghantam kelompok berpendapatan rendah.

Kelompok ini mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan pokok, terutama pangan. Ketika harga beras, ayam, minyak goreng, dan ikan naik, dampaknya langsung dan tidak bisa ditunda. Berbeda dengan kelas menengah atas yang memiliki ruang untuk menyesuaikan konsumsi atau bahkan mengalihkan aset ke instrumen lindung nilai seperti emas.

Dalam kerangka ini, inflasi rendah tidak otomatis berarti kesejahteraan meningkat. Ia bisa saja menjadi “angka tenang” yang menyamarkan tekanan di lapisan bawah.

Ketika Pangan Menjadi Sumber Tekanan

Seperti yang saya ikuti melalui The Jakarta Post dalam artikel berjudul “Inflation contained, for now” karya Deni Ghifari (4 Mei 2026), disebutkan bahwa inflasi April sebesar 2,42 persen terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau—khususnya ikan segar, daging ayam ras, beras, dan minyak goreng. Ini merupakan komoditas inti dalam konsumsi rakyat kecil.

Fakta ini penting. Inflasi yang dipicu oleh pangan memiliki efek psikologis dan sosial yang lebih kuat dibanding inflasi yang berasal dari sektor lain. Ketika harga emas naik 40 persen, dampaknya terbatas pada kelompok tertentu. Namun ketika harga beras naik beberapa persen saja, jutaan rumah tangga langsung merasakan tekanan.

Dalam konteks ini, struktur inflasi menjadi lebih penting daripada sekadar besarannya. Inflasi “kecil” yang terkonsentrasi pada pangan bisa lebih menyakitkan dibanding inflasi “besar” yang tersebar di sektor non-esensial.

Dampak Nyata: dari Daya Beli hingga Kerentanan Sosial

Bagi rakyat kecil, inflasi berarti turunnya daya beli riil. Upah yang stagnan tidak mampu mengejar kenaikan harga. Dalam banyak kasus, pekerja sektor informal—yang jumlahnya dominan di Indonesia—tidak memiliki mekanisme penyesuaian pendapatan yang cepat.

Contoh konkret dapat dilihat pada rumah tangga dengan pendapatan harian. Jika harga kebutuhan pokok naik 5–10 persen dalam beberapa bulan, sementara pendapatan tetap, konsumsi harus dikurangi. Dampaknya bukan hanya ekonomi, melainkan juga gizi dan kesehatan.

Lebih jauh, inflasi dapat meningkatkan kerentanan terhadap utang. Banyak keluarga kecil akhirnya mengandalkan pinjaman informal atau paylater untuk menutup kebutuhan dasar. Ini menciptakan siklus tekanan baru: dari inflasi ke utang, lalu ke beban bunga.

Di sisi lain, inflasi juga berpotensi memperlebar kesenjangan. Mereka yang memiliki aset dapat terlindungi atau bahkan diuntungkan, sementara mereka yang bergantung pada pendapatan tetap semakin tertekan.

Tekanan Energi dan Efek Berantai

Kenaikan harga energi global—yang dalam artikel tersebut disebut melonjak lebih dari 50 persen akibat konflik geopolitik—memiliki efek berantai. Walau inflasi transportasi masih relatif rendah, ini bersifat sementara.

Dalam teori ekonomi biaya (cost-push inflation), energi adalah input dasar hampir semua sektor. Ketika harga energi naik, biaya distribusi meningkat, lalu diteruskan ke harga barang. Efek ini sering muncul dengan jeda waktu, sehingga apa yang terlihat “aman” hari ini bisa berubah dalam beberapa bulan ke depan.

Artinya, tekanan inflasi belum sepenuhnya tecermin dalam data saat ini. Ada potensi gelombang kedua yang lebih luas.

Arah Kebijakan: Melindungi yang Paling Rentan

Situasi ini menuntut kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas angka, tetapi juga keadilan dampak. Pemerintah perlu memastikan bahwa inflasi tidak menjadi beban yang tidak proporsional bagi rakyat kecil.

Pertama, penguatan stabilisasi harga pangan harus menjadi prioritas. Ini bisa dilakukan melalui optimalisasi cadangan pangan, operasi pasar yang tepat sasaran, dan perbaikan rantai distribusi agar tidak terjadi distorsi harga.

Kedua, perlindungan sosial perlu diperluas dan dipertajam. Bantuan tunai, subsidi pangan, atau program perlindungan lainnya harus responsif terhadap dinamika harga, bukan statis.

Ketiga, kebijakan energi harus dikelola dengan hati-hati. Penyesuaian harga bahan bakar memang sering tidak terhindarkan, tetapi perlu diimbangi dengan mekanisme kompensasi yang efektif agar tidak langsung menekan daya beli.

Keempat, penting untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja produktif dan dukungan bagi sektor informal. Inflasi menjadi lebih berbahaya ketika tidak diimbangi oleh pertumbuhan pendapatan.

Inflasi yang terkendali secara statistik adalah capaian penting. Namun, ukuran keberhasilan ekonomi tidak berhenti pada angka, tetapi pada sejauh mana masyarakat—terutama yang paling rentan—mampu bertahan dan hidup layak di tengah perubahan harga.