Industrialisasi Rumah Tingkat Tiga

Indonesia mungkin sedang membangun industri masa depan. Masalahnya, jutaan pekerjanya masih hidup dalam ekonomi masa lalu.

Di tengah banyaknya pesimisme tentang pertumbuhan ekonomi yang “hanya” berkisar 5 persen, ada satu perubahan besar yang sering luput dibaca secara utuh. Dalam lebih dari satu dekade terakhir, arah pembangunan Indonesia sebenarnya telah bergeser cukup fundamental. Negara tidak lagi sekadar melihat sumber daya alam sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai modal untuk melakukan transformasi industri.

Benang merah itu terlihat jelas sejak era Susilo Bambang Yudhoyono, ketika larangan ekspor bahan mentah mulai diperkenalkan, lalu dipercepat secara agresif pada masa Joko Widodo melalui hilirisasi mineral, pembangunan smelter, kawasan industri, hingga ekosistem kendaraan listrik dan baterai. Kini, arah yang sama diteruskan pemerintahan Prabowo Subianto lewat proyek hilirisasi tahap lanjutan dan dorongan industrialisasi strategis.

Banyak orang melihat hilirisasi sekadar sebagai upaya menaikkan nilai tambah ekspor. Padahal, yang sedang dicoba Indonesia jauh lebih besar dari itu. Negara sedang berusaha menggunakan kekayaan sumber daya alam untuk masuk langsung ke rantai industri strategis abad ke-21: baterai kendaraan listrik, pemrosesan mineral kritis, energi hijau, hingga industri digital.

Dan di sinilah letak eksperimen besarnya.

Industrialisasi yang Tidak Biasa

Selama ini, hampir semua negara industri sukses melewati tahapan pembangunan yang relatif mirip: manufaktur padat karya, urbanisasi besar-besaran, ekspor tekstil dan barang murah, lalu naik ke industri berat dan teknologi tinggi. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China, hingga Vietnam kurang lebih bergerak melalui jalur tersebut.

Indonesia berbeda. Dan di situlah letak paling revolusioner dari eksperimen ini.

Korea Selatan membangun industri mobil setelah membangun industri baja. China membangun elektronik setelah puluhan tahun menjadi pabrik tekstil dunia. Indonesia mencoba langsung masuk ke kendaraan listrik, bahkan sebelum memenangkan industrialisasi manufaktur klasiknya sendiri. Kontribusi manufaktur terhadap PDB Indonesia sendiri cenderung stagnan, yaitu berada di kisaran 18–20 persen selama satu dekade terakhir, jauh di bawah era industrialisasi Asia Timur: ketika manufaktur menjadi mesin utama penciptaan kelas menengah.

Namun, dunia kini juga sudah berubah.

Jalur industrialisasi lama perlahan mulai menyempit. Pabrik-pabrik yang dulu berpindah dari negara maju ke negara berkembang karena mencari tenaga kerja murah kini mulai digantikan oleh otomatisasi dan robotik. Satu lini produksi modern dapat menggantikan puluhan bahkan ratusan pekerja.

Ironisnya, industrialisasi yang dulu membangun kelas menengah di seluruh dunia kini justru semakin sedikit membutuhkan manusia. Vietnam—yang sempat menikmati limpahan manufaktur tekstil dan elektronik—kini juga mulai agresif masuk ke semikonduktor dan industri teknologi tinggi karena sadar bahwa keunggulan upah murah tidak akan cukup bertahan lama.

Artinya, Indonesia mungkin memang tidak lagi memiliki kemewahan waktu untuk berkembang secara linear seperti negara-negara industri sebelumnya.

Memotong Tahapan Sejarah

Karena itu, hilirisasi bukan sekadar proyek ekonomi. Ia adalah upaya memotong tahapan sejarah.

Indonesia mencoba langsung masuk ke industri strategis masa depan melalui keunggulan yang dimilikinya: sumber daya alam. Hari ini, Indonesia memasok lebih dari separuh produksi nikel olahan dunia dan menjadi salah satu pemain dominan dalam rantai pasok baterai global. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi hilirisasi juga telah mencapai ratusan triliun rupiah dan menyebar ke kawasan industri baru—dari Sulawesi hingga Maluku.

Secara strategis, langkah ini masuk akal. Jika terlambat memenangkan perlombaan manufaktur abad ke-20, Indonesia mencoba mengejar posisi dalam perlombaan industri abad ke-21.

Namun, strategi seperti ini juga membawa paradoks baru.

Industrialisasi klasik abad ke-20 bersifat padat karya. Pabrik tekstil, elektronik, dan manufaktur tradisional menyerap jutaan pekerja sekaligus membentuk kelas menengah baru secara masif.

Industrialisasi baru berbeda. Industri baterai, smelter modern, kendaraan listrik, pusat data, atau manufaktur berbasis teknologi cenderung lebih padat modal, lebih otomatis, dan membutuhkan tenaga kerja yang jauh lebih terampil. Akibatnya, investasi bisa melonjak tanpa otomatis menciptakan ledakan pekerjaan formal sebesar industrialisasi klasik.

Bahkan ketika investasi hilirisasi terus meningkat, proporsi pekerja formal Indonesia tetap stagnan. Sekitar 40 persen. Tidak bergerak.

Di sinilah kritik terhadap pertumbuhan 5 persen sebenarnya menemukan konteks yang lebih tepat. Masalah Indonesia bukan semata kekurangan pertumbuhan, melainkan juga bahwa transformasi industrinya belum mencapai skala yang cukup besar untuk mengubah struktur sosial-ekonomi secara luas.

Berpacu Melawan Waktu

Namun, terlalu sederhana juga jika menyimpulkan bahwa strategi ini gagal.

Transformasi industri memang membutuhkan waktu panjang. Korea Selatan tidak berubah dalam satu dekade. China membutuhkan puluhan tahun sejak reformasi 1978, sebelum benar-benar menjadi kekuatan manufaktur dunia. Bahkan, Vietnam baru menikmati lonjakan besar setelah membangun fondasi industri selama bertahun-tahun.

Tantangannya: dunia mungkin tidak memberi Indonesia waktu sebanyak itu.

Sejarah pembangunan menunjukkan bahwa investasi saja tidak pernah cukup. Negara yang berhasil naik kelas adalah negara yang mampu mengubah modal menjadi kemampuan nasional: tenaga kerja terampil, riset domestik, perusahaan lokal yang kompetitif, dan institusi yang menopang industrialisasi jangka panjang.

Indonesia hari ini mungkin sedang mencoba membangun rumah tingkat tiga sambil menyempurnakan fondasi di tingkat satu. Itu sulit, penuh risiko, dan pasti memunculkan banyak kontradiksi.

Namun, pertanyaannya bukan lagi "Apakah kita akan melompat?" Pertanyaannya adalah "Apakah kita mampu belajar cukup cepat agar lompatan itu tidak berubah menjadi ketergantungan baru dengan wajah yang lebih modern?"

Karena jika gagal, Indonesia mungkin hanya akan menjadi pemasok bahan mentah yang lebih canggih—bukan negara industri yang benar-benar mandiri.