Imperialisme Hijau: Cara Eropa “Mencuci” Dosa Karbon Melalui Negara Berkembang

Selama satu dekade terakhir, Uni Eropa kerap dipuji sebagai pelopor transisi hijau global. Emisi karbon domestik mereka menurun, energi terbarukan meningkat, dan kota-kota seperti Oslo atau Berlin menjadi simbol keberhasilan pembangunan rendah emisi. Di forum internasional, Eropa tampil sebagai “penjaga moral” perubahan iklim dunia.

Namun di balik citra tersebut, terdapat kenyataan yang jauh lebih kompleks. Penurunan emisi di Eropa tidak sepenuhnya berarti hilangnya polusi global. Dalam banyak kasus, polusi itu hanya dipindahkan ke negara berkembang melalui rantai produksi internasional. Cerobong asap memang menghilang dari Eropa, tetapi muncul di Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Eropa sendiri.

Fenomena ini dikenal sebagai outsourcing emissions atau pemindahan emisi karbon lintas negara. Dalam sistem perdagangan global saat ini, negara maju dapat terlihat “bersih” secara statistik karena industri-industri berat dan padat karbon dipindahkan ke negara dengan regulasi lingkungan yang lebih longgar.

Studi Malik dan Lan (2016) menunjukkan bahwa globalisasi produksi telah meningkatkan praktik outsourcing emisi secara signifikan melalui perdagangan internasional.

Masalah ini berkaitan erat dengan konsep carbon leakage atau kebocoran karbon. Ketika kebijakan lingkungan di Eropa semakin ketat melalui pajak karbon dan sistem perdagangan emisi, banyak perusahaan memilih untuk memindahkan pabrik mereka ke negara berkembang demi menekan biaya produksi.

Akibatnya, emisi global tidak benar-benar turun, tetapi hanya bergeser lokasi. Penelitian Rocco dkk. (2020) menemukan bahwa kebijakan berbasis produksi di Eropa justru dapat meningkatkan emisi global hingga 0,8 gigaton akibat carbon leakage.

Dalam praktiknya, negara berkembang menjadi penanggung beban ekologis dari gaya hidup hijau negara maju. Industri fast fashion, misalnya, banyak memusatkan produksi di Bangladesh dan Vietnam karena biaya tenaga kerja murah dan lemahnya pengawasan lingkungan. Limbah pewarna tekstil dibuang ke sungai lokal, sementara produk akhirnya dijual kembali di butik-butik Eropa dengan label “sustainable fashion”.

Hal serupa terjadi dalam industri kendaraan listrik. Revolusi mobil listrik di Eropa membutuhkan pasokan besar nikel, kobalt, dan mineral kritis lain. Negara seperti Indonesia dan Democratic Republic of the Congo menjadi pusat eksploitasi tambang untuk menopang transisi energi Eropa. Di balik narasi kendaraan ramah lingkungan, terdapat pembukaan tambang besar-besaran, deforestasi, pencemaran air, hingga konflik sosial di wilayah penghasil bahan baku.

Ironisnya, setelah memindahkan industri padat karbon ke negara berkembang, Eropa kini menerapkan kebijakan baru bernama Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Kebijakan ini mengenakan tarif karbon terhadap produk impor yang dianggap memiliki jejak emisi tinggi. Secara resmi, CBAM diklaim dengan tujuan untuk mencegah carbon leakage dan menciptakan persaingan industri yang adil. Namun bagi banyak negara berkembang, kebijakan ini dipandang sebagai bentuk standar ganda baru.

Negara-negara berkembang sebelumnya telah menjadi lokasi produksi industri “kotor” untuk memenuhi permintaan pasar Eropa. Kini, produk mereka justru dikenai pajak tambahan karena dianggap tidak cukup hijau. Situasi ini menciptakan ketimpangan baru dalam perdagangan global: negara maju menikmati konsumsi rendah emisi, sementara negara berkembang menanggung kerusakan lingkungan sekaligus hambatan perdagangan.

Kajian Fezzigna, Borghesi, dan Caro (2019) menegaskan bahwa sistem akuntansi emisi berbasis produksi yang digunakan saat ini gagal menghitung emisi yang terkandung dalam perdagangan internasional. Akibatnya, tanggung jawab konsumsi negara maju terhadap polusi global menjadi tersamarkan. Penelitian Liu dan Fan (2017) juga menunjukkan bahwa perdagangan global telah meningkatkan perpindahan emisi dari negara maju ke negara berkembang sejak 1990-an.

Penelitian terbaru dalam Energy Economics tahun 2024 bahkan menunjukkan bahwa kebijakan EU ETS menyebabkan kandungan karbon dalam impor Uni Eropa meningkat, sementara kandungan karbon ekspor mereka menurun. Artinya, sebagian emisi memang dipindahkan keluar dari wilayah Eropa melalui perdagangan internasional.

Karena itu, semakin banyak akademisi mendorong penggunaan consumption-based accounting atau akuntansi emisi berbasis konsumsi. Pendekatan ini tidak hanya menghitung di mana emisi diproduksi, tetapi juga siapa yang mengonsumsi produk penyebab emisi tersebut. Dengan sistem ini, Eropa tetap harus bertanggung jawab atas karbon yang dihasilkan di luar negeri selama produksi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar mereka.

Transisi hijau memang penting bagi masa depan planet ini. Namun, transisi tersebut tidak boleh dibangun di atas pemindahan beban ekologis ke negara berkembang. Jika negara maju hanya mengekspor polusi sambil mempertahankan citra ramah lingkungan, ekonomi hijau hanyalah bentuk baru dari imperialisme lama lebih modern, lebih halus, tetapi tetap eksploitatif.

Keadilan iklim seharusnya tidak berhenti pada penurunan angka emisi domestik. Ia harus menyentuh akar persoalan: pola konsumsi global yang timpang, rantai produksi yang eksploitatif, dan sistem ekonomi internasional yang memungkinkan negara kaya tampak bersih dengan mengotori negara lain.