Ijtima’ Ulama PKB Minta Muktamar PBNU Hadirkan Pemimpin Baru

Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Saifullah Ma’shum menegaskan salah satu poin rekomendasi Ijtima’ Ulama PKB adalah perlunya pergantian kepemimpinan di tubuh PBNU melalui Muktamar bulan Agustus mendatang di Jombang.

“Jadi yang poin satu ya poinnya bahwa Muktamar nanti harus terjadi perubahan kepemimpinan di PBNU. Itu aja paling poinnya dari 10 narasi tadi itu harus ada perubahan kepemimpinan di dalam tubuh PBNU,” ujar Saifullah usai Ijtima’ Ulama Indonesia di Hotel Fairmont, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (23/7).

Sementara itu, Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Maman Imanulhaq mengatakan forum itu menilai perubahan di tubuh PBNU diperlukan agar organisasi kembali menjadi lokomotif civil society yang mampu mengawal demokrasi, memberdayakan umat, hingga meningkatkan kualitas pendidikan.

“Iya, jadi salah satu rekomendasi dari ijtima’ ulama ini adalah soal tanggung jawab para ulama, para kiai untuk membenahi PBNU. Mereka tetap menginginkan PBNU sebagai lokomotif civil society dalam memberikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah, mendampingi umat untuk melakukan pemberdayaan ekonomi serta meningkatkan kualitas pendidikan,” kata Maman.

Ia menyebut berbagai persoalan turut menjadi perhatian. Karena itu, kepemimpinan PBNU ke depan dinilai harus diisi figur yang memiliki kapasitas dan visi.

“Bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan lingkungan, bagaimana kita juga menghentikan pola-pola illegal logging dan lain sebagainya, sehingga muktamar NU ke depan betul-betul harus dipimpin oleh pemimpin yang amanah, profesional, alim, alamah dan juga visioner ke depan,” tutur Maman.

“Bicara soal NU adalah bicara soal Indonesia. Kalau Indonesia ingin baik maka PBNU harus dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul paham ke mana Indonesia akan dibawa,” sambungnya.

Maman pun menegaskan bahwa bentuk NU yang baru harus dipimpin oleh orang baru.

“NU baru pemimpin baru,” kata dia.

Maman juga mengungkapkan PKB akan memfasilitasi tindak lanjut berbagai rekomendasi Ijtima’ Ulama melalui wadah Majelis Silaturahmi Ulama Rakyat (Masura), yang sebelumnya dibentuk berdasarkan keputusan Muktamar di Bali.

“Oh iya. Nah jadi di Muktamar Bali kita ada keputusan bahwa ada sebuah wadah di mana PKB menjadi fasilitator dan mediator untuk kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya melalui sebuah wadah namanya, Majelis Silaturahmi Ulama Rakyat dipanggil Masura,” kata Maman.

“Jadi kyai-kyai kampung nanti dia boleh cerita apa pun yang terjadi lalu apa yang dilakukan oleh PKB, apa kendalanya dan lain sebagainya termasuk keputusan ijtima’ ini,” tutur Maman.

“Keputusan ijtima’ ini dalam dialog-dialog tadi misalnya kepala siber memberikan peluang kita untuk bekerja sama bagaimana penanganan siber dan sebagainya di pesantren dan itu akan disosialisasikan lewat Masura, Majelis Silaturahmi Rakyat Ulama Rakyat,” pungkas dia.