Hentikan Menyebut Pejabat sebagai Penguasa

Sejak kecil, saya sering mendengar orang menyebut pejabat sebagai "penguasa." Kata itu begitu akrab di telinga, seakan-akan pejabat memang ditakdirkan untuk menguasai kita. Namun, semakin dewasa, semakin saya merasa ada yang salah dengan istilah itu.

Mengapa? Karena pejabat seharusnya bukan penguasa, melainkan pelayan. Mereka dipilih, digaji, dan diberi amanah oleh rakyat—bukan untuk menguasai rakyat, melainkan untuk melayani rakyat.

Jika kita terus-menerus menyebut mereka "penguasa," secara tidak sadar kita sedang menanamkan logika yang keliru: bahwa rakyat harus tunduk, sementara pejabat boleh berkuasa.

Padahal, sistem demokrasi kita dibangun di atas prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan pejabat. Mereka tidak duduk di "kursi kekuasaan" untuk menjadi tuan, tetapi untuk menjadi abdi.

Kata yang Membentuk Cara Pandang

Bahasa bukan sekadar kumpulan kata. Bahasa membentuk cara kita berpikir.

Saat kita menyebut pejabat sebagai penguasa, kita menempatkan diri kita sebagai "yang dikuasai". Kata itu memberi kesan hierarki yang timpang: di atas ada penguasa, di bawah ada rakyat. Akhirnya, kita terbiasa menerima perlakuan semena-mena, terbiasa diam saat dilanggar hak, terbiasa pasrah ketika kebijakan merugikan.

Coba bayangkan: jika kita terus menerus menyebut polisi sebagai "penguasa jalan," bukankah kita akan merasa kecil setiap kali berhadapan dengan mereka?

Begitu juga dengan pejabat negara. Semakin sering kita menyebut mereka "penguasa," semakin kita menempatkan mereka di singgasana yang tidak pernah seharusnya mereka duduki.

Demokrasi Bukan Feodalisme

Negara kita mengaku demokrasi, tapi istilah "penguasa" masih kita pelihara, seakan-akan kita hidup di era kerajaan. Inilah masalahnya.

Demokrasi berarti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Pejabat hanyalah representasi rakyat, perpanjangan tangan, dan pelaksana mandat. Jika logika ini kita balik, demokrasi akan berubah jadi feodalisme modern: rakyat tunduk, pejabat berkuasa.

Jangan salah! Banyak pejabat yang diam-diam menyukai label "penguasa". Kata itu memberi mereka aura kuasa, kekebalan, bahkan kesan seakan mereka berada di atas hukum.

Kita sering lihat contohnya: pejabat yang marah saat dikritik, pejabat yang merasa tak tersentuh, pejabat yang bergaya bak bangsawan. Semua itu tidak muncul tiba-tiba. Sebagian lahir dari persepsi rakyat yang salah kaprah, sebagian lagi dipelihara oleh bahasa yang kita gunakan sehari-hari.

Pejabat Itu Pelayan

Coba kita balik perspektif. Bukankah gaji pejabat berasal dari pajak yang kita bayarkan? Bukankah fasilitas, rumah dinas, kendaraan, bahkan perjalanan dinas mereka dibiayai oleh uang rakyat?

Kalau begitu, logikanya sederhana: rakyat adalah majikan, pejabat adalah pelayan.

Namun ironinya, sering kali justru rakyat yang harus melayani pejabat. Rakyat yang harus berdiri menunggu berjam-jam hanya untuk mengurus dokumen, sementara pejabat datang sesuka hati. Rakyat yang harus bersusah payah mencari perhatian pejabat agar masalah didengar. Rakyat yang harus merasa berutang budi ketika haknya diberikan.

Semua ini makin parah karena kita sendiri masih rela menyebut mereka "penguasa." Kita memberi mereka posisi yang salah, lalu kita mengeluh ketika mereka berperilaku semena-mena.

Saatnya Mengubah Bahasa, Mengubah Sikap

Menghentikan istilah "penguasa" bukan sekadar soal kata, melainkan juga soal sikap mental. Kalau kita ingin pejabat benar-benar menjadi pelayan publik, kita harus mulai dari cara berpikir. Dan cara berpikir itu dipengaruhi oleh bahasa yang kita gunakan.

Mari kita biasakan menyebut pejabat sebagai "wakil rakyat", "penyelenggara negara", atau "pelayan publik". Kedengarannya sederhana, tapi dampaknya besar.

Saat kita menyebut mereka "wakil", kita mengingatkan mereka bahwa posisi itu hanya titipan, sementara. Saat kita menyebut mereka "pelayan publik", kita menuntut tanggung jawab yang sesuai.

Bahasa adalah doa, bahasa adalah harapan. Jika kita ingin pejabat berhenti bertingkah seperti penguasa, mari berhenti menyebut mereka dengan kata itu.

Rakyat Tidak Boleh Minder

Ada satu hal yang perlu saya tekankan: rakyat tidak boleh minder di hadapan pejabat. Kita bukan budak. Kita bukan kawula. Kita adalah pemilik sah negeri ini.

Tanpa rakyat, kursi jabatan tidak ada artinya. Tanpa pajak, gaji mereka tidak ada. Tanpa suara rakyat, mereka hanyalah warga biasa.

Maka ketika kita bertemu pejabat, jangan pernah merasa kecil. Bicara dengan wajar, dengan berani, dengan sadar bahwa kita sedang berbicara pada pelayan yang bekerja untuk kita. Inilah sikap demokrasi yang sehat.

Saya menulis ini bukan karena benci pejabat. Justru sebaliknya, saya ingin pejabat kita kembali ke jalur yang benar. Saya ingin mereka sadar bahwa kata "penguasa" hanyalah jebakan yang merusak hubungan sehat antara rakyat dan para abdi negara.

Sudah saatnya kita berhenti menyebut pejabat sebagai penguasa. Mari kita ubah bahasa kita, mari kita ubah cara pandang kita. Dengan begitu, kita bisa pelan-pelan mengubah budaya politik yang masih kental dengan aroma feodalisme.

Kita butuh pejabat yang melayani, bukan menguasai. Kita butuh pemimpin yang rendah hati, bukan yang merasa berkuasa. Dan semua itu dimulai dari keberanian sederhana: berhenti menyebut pejabat sebagai penguasa.