Ekonomi Tumbuh, Dompet Rakyat Tetap Mengeluh

Indonesia sedang menghadapi sebuah paradoks ekonomi yang terasa makin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di televisi, grafik pertumbuhan ekonomi tampak menjanjikan. Di forum-forum resmi, angka pertumbuhan 5,2 persen dipresentasikan sebagai bukti ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global.

Namun di warteg, pasar tradisional, terminal, grup WhatsApp keluarga, hingga meja makan rumah tangga kelas menengah, percakapan yang muncul justru berbeda: harga makin berat, pekerjaan makin tidak pasti, dan tabungan makin sulit terkumpul.

Banyak orang tidak menolak data pertumbuhan ekonomi. Mereka hanya merasa pertumbuhan itu tidak mampir ke kehidupannya. Ada jurang psikologis sekaligus ekonomi antara statistik negara dan pengalaman warga. Ketika ongkos sekolah naik, kontrakan meningkat, cicilan terasa menyesakkan, sementara pendapatan relatif stagnan, angka pertumbuhan nasional terasa seperti berita dari dunia lain.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi modern tidak otomatis identik dengan kesejahteraan sosial. Pertumbuhan bisa terjadi tanpa pemerataan manfaat. Ekonomi dapat membesar, tetapi ruang hidup masyarakat justru menyempit.

Pertumbuhan Tinggi, Daya Beli Lemah

Selama bertahun-tahun, Indonesia dipuji sebagai salah satu negara dengan stabilitas pertumbuhan paling konsisten di Asia Tenggara. Namun, stabilitas angka tidak selalu berarti stabilitas kehidupan rakyat. Dalam ekonomi riil, masyarakat lebih merasakan harga minyak goreng, biaya transportasi, tarif listrik, uang sekolah, dan harga kebutuhan harian dibanding angka GDP yang diumumkan pemerintah atau lembaga internasional.

Yang paling terasa adalah tekanan terhadap kelas menengah. Kelompok ini dahulu dipandang sebagai mesin konsumsi nasional sekaligus simbol keberhasilan pembangunan Indonesia pasca-Reformasi.

Kini sebagian dari mereka justru mengalami “kemunduran senyap”. Secara formal belum miskin, tetapi kualitas hidupnya menurun perlahan. Mereka masih bekerja, tetapi tabungan menipis. Mereka masih memiliki rumah, tetapi dibayangi cicilan panjang. Mereka masih mampu berbelanja, tetapi mulai mengurangi kualitas konsumsi.

Situasi ini melahirkan gejala yang oleh ekonom disebut sebagai growth without inclusion—pertumbuhan tanpa keterlibatan kesejahteraan yang merata. Ekonomi bertumbuh secara agregat, tetapi distribusi manfaatnya terkonsentrasi.

Seperti yang saya baca di The Jakarta Post dalam artikel berjudul “Growth without gain: Why Indonesians don't feel the economy” karya Mohamad Ikhsan tertanggal 6 Mei 2026, dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia tidak benar-benar merasakan pertumbuhan ekonomi karena manfaat pertumbuhan lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Artikel tersebut juga menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan kelas menengah Indonesia berhenti berkembang, padahal selama dua dekade kelompok ini menjadi simbol keberhasilan pembangunan nasional dalam mengurangi kemiskinan.

Di titik inilah persoalannya menjadi serius. Sebab ketika kelas menengah melemah, ekonomi kehilangan bantalan sosialnya. Dalam teori pembangunan modern, kelas menengah merupakan penyangga stabilitas politik, konsumsi domestik, pendidikan, dan produktivitas nasional.

Bahkan, sejak era Yunani Kuno, Aristoteles menilai kelas menengah sebagai fondasi stabilitas negara karena mereka tidak terlalu miskin untuk marah dan tidak terlalu kaya untuk mendominasi.

Ketimpangan Baru di Era Pertumbuhan Modern

Masalah Indonesia bukan sekadar pertumbuhan rendah, melainkan juga pola pertumbuhan yang menghasilkan konsentrasi keuntungan. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan tabungan nasional makin terkonsentrasi pada kelompok berpenghasilan tinggi. Artinya, uang beredar lebih banyak tersimpan di puncak piramida ekonomi.

Sementara itu, sektor informal tetap mendominasi lapangan kerja nasional. Banyak masyarakat bekerja keras, tetapi tanpa perlindungan memadai, tanpa kepastian pensiun, dan dengan penghasilan yang sangat sensitif terhadap gejolak ekonomi kecil sekalipun.

Dalam teori ekonomi Thomas Piketty, ketimpangan akan meningkat ketika pertumbuhan keuntungan modal jauh lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan kerja. Orang yang memiliki aset akan terus menikmati akumulasi kekayaan, sedangkan pekerja biasa hanya mengejar kenaikan biaya hidup. Fenomena ini kini mulai tampak di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

Karena itu, penting memahami perbedaan antara GDP dan GNP. GDP (Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto) adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah suatu negara tanpa melihat siapa pemilik modal atau usahanya, sedangkan GNP (Gross National Product atau Produk Nasional Bruto) menghitung pendapatan yang benar-benar dinikmati warga negara, termasuk dari luar negeri dan dikurangi keuntungan yang mengalir ke pihak asing.

Dengan kata lain, GDP menekankan besarnya aktivitas ekonomi nasional, sementara GNP membantu melihat siapa yang sesungguhnya menikmati hasil pertumbuhan tersebut. Bila investasi asing besar masuk, industri tumbuh, tetapi sebagian besar keuntungan mengalir keluar negeri atau hanya dinikmati kelompok pemilik modal besar, rakyat biasa tidak otomatis menjadi lebih sejahtera.

Inilah yang membuat masyarakat merasa ekonomi tumbuh tanpa menghadirkan rasa aman sosial. Orang melihat gedung bertambah tinggi, pusat bisnis makin megah, proyek infrastruktur meluas, tetapi penghasilan harian mereka tidak ikut meningkat secara signifikan.

Dalam psikologi ekonomi, rasa sejahtera tidak hanya ditentukan oleh angka pendapatan, tetapi juga oleh persepsi kestabilan masa depan. Ketika masyarakat merasa satu sakit saja bisa menghancurkan keuangan keluarga, satu PHK bisa membuat cicilan macet, atau satu kenaikan harga pangan bisa mengganggu dapur rumah tangga, optimisme ekonomi akan melemah, meski pertumbuhan nasional terlihat baik.

Negara, Pasar, dan Tantangan Distribusi Kesejahteraan

Persoalan ini tidak tepat jika dibaca secara hitam-putih sebagai keberhasilan mutlak ataupun kegagalan total pemerintah. Banyak faktor global ikut memengaruhi, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, konflik geopolitik, perubahan teknologi, hingga transformasi pola kerja modern. Bahkan, negara-negara maju pun menghadapi keresahan serupa.

Namun, ada satu tantangan besar yang harus dijawab secara serius: bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar mengalir ke rumah tangga rakyat biasa.

Artinya, pembangunan tidak cukup hanya mengejar investasi besar dan pertumbuhan angka makro. Yang jauh lebih penting adalah kualitas distribusi manfaat ekonomi. Apakah lapangan kerja yang tercipta cukup layak? Apakah upah mampu mengejar inflasi? Apakah pendidikan dan kesehatan semakin terjangkau? Apakah anak muda masih memiliki harapan untuk naik kelas sosial?

Ekonom pemenang Nobel, Joseph Stiglitz, pernah mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa distribusi yang adil hanya akan menciptakan kemarahan sosial yang tertunda. Negara mungkin terlihat stabil secara statistik, tetapi rapuh secara psikologis.

Karena masyarakat tidak hidup dari presentasi ekonomi. Mereka hidup dari isi dompet, kepastian kerja, harga kebutuhan pokok, dan kemampuan menjaga martabat keluarga. Ketika pertumbuhan ekonomi tidak terasa di meja makan rakyat, yang muncul bukan rasa bangga, melainkan keterasingan terhadap angka-angka pembangunan itu sendiri.

Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih membumi. Pertumbuhan yang tidak sekadar membuat grafik ekonomi tampak indah, tetapi juga membuat rakyat merasa hidupnya bergerak maju. Sebab ukuran keberhasilan ekonomi sesungguhnya bukan hanya seberapa besar negara bertumbuh, melainkan juga seberapa banyak warga yang bisa bernapas lebih lega di tengah pertumbuhan itu.