Cerita Warga Jakarta Pilih Rumah Subsidi di Bekasi-Tangerang daripada Ngontrak

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka akses bagi warga ber-KTP Jakarta untuk membeli rumah subsidi di wilayah penyangga seperti Bekasi hingga Tangerang. Kebijakan ini mendapat beragam respons dari warga Jakarta yang sehari-hari bekerja di Ibu Kota.

Asmuri (23), seorang sopir bajaj asal Jakarta Timur, mengaku tertarik dengan program tersebut karena harga rumah subsidi dinilai lebih terjangkau. Ia pun sudah memiliki gambaran lokasi yang ingin dipilih.

“Kalau menurut saya sih karena murah ya mungkin tertarik sih. Kalau boleh pilih sih mungkin yang di daerah lebih dekat sih kayak Bekasi gitu kan itu lebih lumayan nggak terlalu jauh lah kalau dari Jakarta ke Bekasi,” kata Asmuri saat ditemui di Jakarta Pusat, Minggu (21/6/2026).

Meski bekerja di Jakarta, Asmuri mengaku tidak keberatan jika harus menempuh perjalanan lebih jauh, selama akses transportasi tersedia.

“Ya kalau menurut saya sih kalau dapatnya sih paling arahnya milihnya ke daerah Bekasi sih karena dari Bekasi ke Jakarta tuh nggak terlalu jauh. Karena bisa naik motor juga dekat sih kalau dihitung, transportasi juga ada, busway atau apa ke arah sana gitu sih menurut saya,” ujarnya.

Ia menilai memiliki rumah sendiri lebih penting meski lokasinya berada di luar Jakarta.

“Ya pasti milihnya yang bisa dapat rumah sendiri sih walaupun itu jauh dari tempat kerjaannya. Dan itu juga pasti nyarinya yang di area-area nggak terlalu jauh banget gitu kayak Bekasi, mungkin Tangerang mungkin ya dikit nggak beda jauh sih Tangerang-Bekasi jaraknya sih. Paling gitu sih menurut saya ya,” lanjut Asmuri.

Senada dengan Asmuri, Rudi Yono (48), warga Jakarta yang berprofesi sebagai penjual kopi keliling, juga mengaku tertarik dengan program rumah subsidi. Namun, ia berharap program tersebut benar-benar tepat sasaran.

“Saya tertarik sih tapi jangan embel-embelnya gaji sekian, harus ini itu. Kalau mau tepat sasaran aja nih yang mau niat yang punya rumah aja gitu. Kalau tiba-tiba kita datang tahunya ada kerjanya, berapa gajinya berapa, percuma gitu,” kata Rudi.

Menurut Rudi, memiliki rumah sendiri penting untuk masa depan anak-anaknya.

“Karena kalau kita udah nggak ada nih yang nerusin anak, anak kita yang gede yang kecil,” ujarnya.

Meski harus tinggal lebih jauh dari tempat kerja, Rudi mengaku tidak mempermasalahkannya selama bisa memiliki rumah sendiri.

“Enggak, nggak masalah sih yang penting kita niat untuk cicilan rumah gitu aja. Satu niat aja. Insya Allah tercapai,” katanya.

Rudi juga mengaku lebih memilih memiliki rumah sendiri di daerah penyangga dibanding terus mengontrak di Jakarta.

“Kalau tempat kontrak Jakarta jangan lah. Sekarang banyak ini sekarang nggak apa-apa kalau Bekasi dapat rumah, mending rumah sendiri gitu aja,” ujarnya.

“Ya sekarang rumahnya rumah bini. Kalau saya cuma numpang sama bini. Kalau rumah orang tua saya udah nggak ada. Gitu aja kalau tiba-tiba pemerintah mau memberikan subsidi rumah ya itu perlu untuk orang miskin seperti saya gitu aja,” imbuhnya.

Sementara itu, Dinda (25), seorang karyawan swasta yang bekerja di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, mengaku baru mengetahui sebagian isi kebijakan tersebut, khususnya terkait batas penghasilan calon penerima.

“Kalau kebijakan soal isi secara utuhnya sih aku kurang tahu ya, cuma kemarin tuh emang aku baca baru aja soal perubahan aturan ya kalau apa batas upahnya tuh yang kurang dari 12 juta masih bisa daftar ya, bisa diajuin. Nah itu aku baru tahu itu sih,” katanya.

Meski demikian, Dinda mengaku tertarik dengan program tersebut. Namun, kondisi ekonominya sebagai generasi sandwich membuat rencana membeli rumah belum menjadi prioritas.

“Sebenarnya untuk bisa beli rumahnya juga tertarik sih, jadi kayak kebetulan kan rumah orang tuaku juga tinggalnya di kota penyangga ya kebetulan di arah ke arah Bogor, dan itu juga ngerasa kayak oh ternyata emang butuh ya kita untuk beli rumah, cuma in this economy lagi-lagi aku memimpikan punya rumah tuh susah sih gitu dan karena kondisinya juga aku sandwich gen jadi mencukupi setiap bulannya juga kan susah gitu. Jadi belum pernah ada kepengenan beli rumah sih karena susah itu tapi kalau misalkan kepengen, aku rasa kota penyangga pun nggak jadi masalah sih buat aku,” ujarnya.

Dinda mengatakan dirinya sudah terbiasa melakukan perjalanan harian dari kota penyangga ke Jakarta sehingga tidak mempermasalahkan lokasi rumah yang lebih jauh.

“Kebetulan pekerjaan aku tuh sehari-hari commute ya, jadi kayak aku sebenarnya udah lumayan hafal lah soal transportasi umum di Jakarta dan aku rasa meskipun aku tinggal di kota penyangga nantinya, misalkan aku bisa punya rumah ya lewat subsidi itu tadi, nggak apa-apa sih karena kebetulan di Jakarta juga transumnya udah memadai menurut aku,” kata Dinda.

Ia menambahkan, waktu tempuh yang panjang bukan masalah besar selama bisa memiliki rumah sendiri.

“Meskipun mungkin take time perjalanan bisa dua sampai dua jam lebih mungkin perjalanan karena harus transit segala macam, tapi buat aku karena pekerjaan aku juga commute, aku nggak masalah sih untuk menempuh itu demi ya yang penting aku punya tempat tinggal sendiri gitu dengan usaha aku,” lanjutnya.

Dinda mengaku lebih memilih memiliki rumah sendiri di kota penyangga dibanding mengontrak di Jakarta. Salah satu alasannya adalah kualitas lingkungan yang dinilai lebih baik.

“Aku udah ngerasa makin sumpek aja sih gitu, di lingkungan rumahku pun udah ngerasa kayak makin nggak enak juga gitu jadi aku ngerasa pengen banget punya rumah sendiri tinggal ya di mungkin di udara yang lebih sehat mungkin karena Jakarta terlalu penuh polusi,” tuturnya.

Sebagai informasi, Kemendagri mengungkapkan bahwa warga ber-KTP Jakarta kini dapat membeli rumah subsidi atau rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah penyangga seperti Bekasi dan Tangerang. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan pengembang kini dapat membangun rumah subsidi di wilayah satelit tanpa harus membatasi calon pembeli berdasarkan domisili setempat.

“Yang kedua tadi dalam keputusan bersama adalah mengenai penggunaan KTP, termasuk KTP Jakarta misalnya, dapat digunakan untuk membeli rumah ya di daerah Bekasi, Tangerang, dan lain-lain. Atau pengembang juga dapat membangun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal tidak harus di misalnya di Bekasi, tidak harus domisili di situ,” kata Tito usai acara penandatanganan SKB antara Kemendagri dan Kementerian PKP, Jumat (19/6).

Tito menegaskan, selama calon pembeli memenuhi kriteria sebagai MBR, mereka tetap berhak memperoleh insentif pemerintah berupa pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), meski membeli rumah subsidi di luar wilayah domisilinya.

“Tapi tinggal di Jakarta bisa mendapatkan privilege PBG 0%, BPHTB 0% sepanjang dia masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah. Ini tadi yang keputusan bersama dengan Bapak Menteri PKP untuk dorong program Bapak Presiden perumahan 3 juta rumah,” sambung Tito.