Budaya sebagai Arena Pertarungan: Pelajaran dari Frankfurt dan Birmingham

Ada satu pertanyaan yang terasa sederhana, tetapi menyimpan ketegangan panjang dalam sejarah ilmu sosial: Apa itu budaya, dan milik siapa? Pertanyaan ini bukan retorika akademis semata. Ia adalah pintu masuk ke dalam sebuah perdebatan yang sudah berlangsung selama lebih dari setengah abad, perdebatan tentang kekuasaan, makna, dan siapa yang berhak mendefinisikan keduanya.

Selama bertahun-tahun, jawaban atas pertanyaan itu sudah terasa selesai. Budaya adalah milik "kaum terdidik". Ia adalah simfoni, lukisan minyak, sastra klasik, dan segala sesuatu yang terpajang di balik kaca museum. F.R. Leavis—kritikus sastra Inggris yang berpengaruh di pertengahan abad ke-20—dengan tegas memandang budaya sebagai "studi tentang kesempurnaan" yang harus dijaga oleh minoritas berbudaya dari ancaman peradaban massa yang dianggapnya murahan dan mekanistik.

Dalam kerangka berpikir semacam ini, budaya bukan sesuatu yang tumbuh dari bawah. Ia adalah warisan yang diwariskan dari atas ke bawah, dari yang beradab kepada yang dianggap belum beradab. Pandangan itu kemudian terguncang. Dan dari guncangan itulah Kajian Budaya dan Media lahir sebagai sebuah bidang ilmu.

Titik guncangan pertama datang dari Raymond Williams, seorang intelektual Inggris yang tumbuh dari keluarga kelas pekerja Wales. Bagi Williams (1958), budaya bukanlah milik eksklusif kaum elite. Ia mengajukan sebuah klaim yang terdengar sederhana, tetapi membalikkan banyak asumsi: "Culture is ordinary: that is the first fact."

Budaya, dalam pandangan Williams, adalah seluruh cara hidup yang mencakup praktik sehari-hari, konsumsi, bahasa, dan hubungan sosial. Ia bukan sesuatu yang dikagumi dari jarak jauh, melainkan sesuatu yang dilakukan oleh semua orang, setiap hari. Redefinisi ini membuka pintu yang sebelumnya terkunci rapat: jika budaya adalah cara hidup, budaya kelas pekerja sama sahnya dengan budaya borjuasi.

Namun, memahami budaya sebagai "cara hidup" saja tidak cukup. Ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya, sesuatu yang berkaitan langsung dengan kuasa. Di sinilah dua tradisi intelektual besar bertemu dan saling melengkapi: Mazhab Frankfurt dari Jerman dan Mazhab Birmingham dari Inggris.

Mazhab Frankfurt—yang secara formal lahir sebagai Institut für Sozialforschung pada 3 Februari 1923—mengajukan pertanyaan yang terasa mengganggu bagi para pengikut Marx. Jika kapitalisme mengeksploitasi kelas pekerja, mengapa tidak ada revolusi? Mengapa justru masyarakat semakin patuh, semakin jinak, semakin betah? Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, dan Herbert Marcuse menjawab pertanyaan itu dengan menunjuk ke arah yang sama: budaya.

Adorno dan Horkheimer dalam Dialectic of Enlightenment (2002) memperkenalkan konsep kultur industri sebagai argumen bahwa produk budaya massa seperti film, musik populer, dan hiburan telah menjadi mesin produksi kesadaran palsu. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan represi terang-terangan, melainkan dengan kesenangan yang terstandarisasi.

Kapitalisme tidak perlu lagi memaksa orang untuk tunduk; ia cukup menghibur mereka hingga mereka tidak lagi terpikir untuk memberontak. Marcuse (1964) menyebutnya sebagai kondisi manusia satu dimensi (one-dimensional man), yaitu manusia yang dimensi kritisnya telah dilumpuhkan oleh kenyamanan dan konsumsi.

Ini adalah kritik yang menusuk. Relevansinya pun tidak berkurang di era sekarang, bahkan mungkin justru semakin akut ketika algoritma TikTok dan Netflix tahu lebih baik dari diri kita sendiri konten apa yang akan membuat kita betah berjam-jam di depan layar.

Namun, ada celah dalam argumen Frankfurt yang perlu dicermati. Jika budaya massa hanyalah alat manipulasi sistematis, di mana posisi manusia biasa? Apakah mereka sekadar korban pasif yang menerima begitu saja semua nilai yang disuntikkan industri budaya? Mazhab Frankfurt cenderung melihat audiens sebagai massa yang mudah dibentuk, dan di sinilah Mazhab Birmingham menawarkan koreksi yang penting.

Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) di Universitas Birmingham—yang berdiri secara formal pada tahun 1964—membawa agenda yang berbeda. Mazhab ini terinspirasi oleh Antonio Gramsci, pemikir Italia yang mengembangkan teori hegemoni untuk menjelaskan bagaimana kelompok penguasa mempertahankan dominasi bukan melalui kekerasan fisik, melainkan melalui persetujuan budaya. Dari sini, Mazhab Birmingham melihat budaya bukan sebagai arena manipulasi satu arah, melainkan sebagai arena pertarungan makna yang terus bergerak.

Stuart Hall, salah satu tokoh sentral Birmingham, memperkenalkan konsep encoding/decoding (Hall, 1980): pesan yang dikodekan oleh produsen media tidak selalu didekodekan dengan cara yang sama oleh penerimanya. Ada ruang negosiasi, ada pembacaan yang berlawanan, ada resistensi. Manusia biasa bukan penonton pasif. Mereka adalah agen aktif yang terus menerus memperebutkan makna atas apa yang mereka konsumsi. Penelitian-penelitian CCCS saat itu banyak mengulas subkultur kaum muda dan menunjukkan bagaimana pakaian, musik, dan bahasa gaul bukan sekadar ekspresi gaya, melainkan juga berfungsi sebagai perlawanan simbolis terhadap tatanan kelas yang mapan.

Anak-anak muda kelas pekerja yang mengenakan jaket kulit dan rambut mohawk bukan sedang tidak berpikir. Mereka sedang berbicara dalam bahasa yang tidak tersedia di ruang-ruang resmi kekuasaan. Inilah yang dimaksud Richard Hoggart (1957) ketika ia berbicara tentang budaya dari "bawah", yakni simbol dan praktik yang memiliki agensi tersendiri, bahkan di tengah ketimpangan struktural yang nyata.

Di sinilah perbedaan mendasar kedua mazhab itu terletak sekaligus titik di mana keduanya justru bisa saling mengisi. Mazhab Frankfurt mengkritik efek homogenisasi budaya massa dalam melanggengkan ketidaksetaraan sosial, sementara Mazhab Birmingham menyoroti peran individu dan komunitas dalam membentuk makna budaya dari dalam.

Bukan berarti keduanya bertentangan. Mereka justru saling melengkapi dalam menganalisis budaya dalam seluruh kompleksitas sosialnya (Storey, 2018). Frankfurt memberi kita alat untuk melihat struktur yang menindas; Birmingham memberi kita mata untuk melihat resistensi yang tumbuh di celah-celah struktur itu.

Lalu bagaimana dengan kuasa yang tidak datang dalam bentuk industri atau subkultur, tetapi dalam bentuk wacana? Di sinilah Michel Foucault masuk dengan konsepnya tentang discourse. Bagi Foucault, "kebenaran" sosial tidak ditemukan, tetapi dibangun melalui praktik dan institusi sehari-hari. Kuasa tidak selalu berbentuk larangan atau paksaan; ia bekerja jauh lebih halus melalui apa yang boleh dikatakan, siapa yang diizinkan berbicara, dan di ruang mana sebuah pernyataan dianggap sah.

Sementara itu, Edward Said (1978) dalam Orientalism menunjukkan bagaimana wacana akademis dan sastra Barat secara sistematis mengonstruksi "Timur" sebagai objek yang eksotis, terbelakang, dan butuh diperadabkan. Ini adalah contoh nyata bagaimana kuasa bekerja melalui produksi pengetahuan, bukan sekadar melalui senjata atau undang-undang.

Jika Foucault bertanya tentang bagaimana kebenaran diproduksi, Pierre Bourdieu bertanya tentang bagaimana selera dan praktik budaya mereproduksi ketimpangan. Lewat konsep field (arena sosial), habitus (disposisi yang terbentuk dari pengalaman sosial), dan capital (modal yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan budaya), Bourdieu menunjukkan bahwa "selera" bukanlah urusan personal yang bebas nilai.

Selera adalah produk posisi sosial. Orang yang tumbuh dengan akses ke musik klasik, seni rupa, dan pendidikan tinggi tidak sekadar "lebih maju"; mereka memiliki modal budaya yang secara struktural menguntungkan mereka dalam arena sosial. Distingsi rasa bukan hanya soal estetika, melainkan juga mekanisme reproduksi ketidaksetaraan yang bekerja paling efektif—yang justru karena terasa alamiah dan personal.

Semua lapisan teori ini—dari Frankfurt hingga Birmingham, dari Williams hingga Foucault dan Bourdieu—pada akhirnya bermuara pada satu kesadaran: budaya adalah medan pertarungan yang sesungguhnya. Bukan pertarungan dengan senjata atau dekrit hukum, melainkan pertarungan atas makna, atas definisi, atas siapa yang berhak menyebut sesuatu sebagai "normal", "baik", "berbudaya", atau "rendahan".

Dan arena pertarungan itu kini telah bergeser ke ranah digital. Platform media sosial, algoritma, dan surveillance capitalism telah menciptakan kondisi di mana tidak hanya perilaku kita yang dimonitor, tetapi preferensi, emosi, dan bahkan kecenderungan bertindak kita dijadikan komoditas.

Jika Adorno dan Horkheimer pada 1944 khawatir bahwa hiburan massa melumpuhkan kesadaran kritis, pertanyaannya sekarang menjadi lebih tajam: Apa yang akan mereka katakan tentang sebuah sistem di mana kesadaran itu sendiri—dalam bentuk data perilaku—secara harfiah dijual kepada pengiklan dan agen politik?

E.P. Thompson (1963) pernah mengingatkan bahwa kelas pekerja Inggris tidak hadir begitu saja. Ia dibentuk melalui pengalaman, pertentangan, dan kesadaran kolektif yang tumbuh dari bawah. Kesadaran semacam itu tidak bisa tumbuh di dalam ekosistem digital yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan (engagement), bukan pemahaman.

Kajian Budaya dan Media—dalam perjalanannya yang panjang dari Birmingham ke era platform digital—terus mengajak kita untuk tidak berhenti pada permukaan. Budaya bukanlah tontonan pasif. Ia adalah medan di mana kekuasaan diperebutkan, dilanggengkan, dan kadang-kadang—dengan cukup kesadaran dan keberanian—dipatahkan.