Anggota DPR Dorong Sengketa Laut China Selatan Diselesaikan Lewat Dialog

Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mendorong agar isu Laut China Selatan (LCS) diselesaikan dengan jalur dialog antar negara yang terlibat. Ia mengingatkan perdamaian akan menjaga stabilitas kawasan ASEAN, termasuk untuk sektor perdagangan.

“Sebagai negara sahabat, kami di Indonesia mendorong agar penyelesaian konflik Laut China Selatan bisa menggunakan jalur-jalur dialog,” kata Rachmat Gobel dalam keterangannya, Sabtu (4/7).

Seperti diketahui, negosiasi Code of Conduct (COC) Laut China Selatan antara negara-negara ASEAN dan China terus dikebut guna menekan tensi konflik dan menjaga stabilitas kawasan. Berdasarkan dorongan dari keketuaan ASEAN, proses diskusi soal COC telah memasuki fase pembahasan lanjutan (second reading).

Adapun COC atau Pedoman Tata Perilaku adalah inisiatif diplomatik ASEAN dan China untuk mengelola sengketa batas wilayah di Laut China Selatan (LCS) agar tidak memicu eskalasi militer. Sementara sengketa LCS sendiri melibatkan China, Taiwan, dan empat negara ASEAN yakni Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dengan klaim tumpang tindih masing-masing yang berbeda.

Menurut Gobel, penyelesaian COC perlu mengedepankan semangat kekeluargaan antar anggota yang terlibat.

“Apalagi mayoritas merupakan sesama negara satu rumpun, punya budaya yang hampir sama. Kami berharap negara-negara yang terlibat dapat mengedepankan semangat kekeluargaan untuk negosiasi COC,” tuturnya.

Gobel menilai menjaga perdamaian LCS sama dengan menjaga perdamaian di kawasan ASEAN. “Di tengah dinamik geopolitik di Timur Tengah yang masih belum ada titik temunya dan menimbulkan gejolak perekonomian global, termasuk di ASEAN, penyelesaian konflik LCS baik bagi kepentingan kawasan Asia Tenggara,” papar Gobel.

Meski pada 2016, lanjut Gobel, Filipina telah membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Arbitrase PBB, langkah itu tidak berhasil menyelesaikan perbedaan secara efektif, melainkan justru memicu perbedaan pandangan di internal ASEAN.

Mengingat keputusan tersebut telah keluar 10 tahun dan belum mampu menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh para pihak, Gobel menilai bahwa saat ini merupakan tahap krusial dalam perundingan COC. Oleh karena itu, membahas hasil keputusan bukan hanya tidak kondusif bagi kelancaran perundingan COC, tetapi juga jauh kurang praktis dan efektif dibandingkan penyelesaian masalah melalui cara-cara dialog yang bersahabat.

“Putusan Arbitrase sudah lama dan belum berhasil menyelesaikan masalah ini. Maka idealnya penyelesaian masalah LCS dilakukan dengan diplomasi lagsung antar negara-negara yang terlibat,” sebutnya.

“Baik dengan dialog antar negara, kerja sama, hingga bilateral Government to Government (G2G). Berdialog duduk satu meja dapat menciptakan suasana harmonis untuk negosiasi COC,” imbuh Gobel.

Gobel pun mengajak semua pihak untuk mengedepankan semangat persahabatan antar-bangsa. “Kita adalah bangsa-bangsa yang menganut nilai-nilai kekeluargaan yang erat. Mengedepankan budaya ketimuran dapat membuka pintu perdamaian daripada langkah-langkah yang terlalu formal dan terkesan simbolik,” urainya.

Sebagai anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan perdagangan, Gobel memandang stabilitas di ASEAN sangat penting untuk membangkitkan perekonomian kawasan.

“Di saat konflik Timur Tengah yang melibatkan negara-negara barat terus menggerus sektor ekonomi di seluruh dunia, perdamaian kawasan dapat menjadi kekuatan ASEAN,” ungkap Gobel.

“Dengan begitu pertumbuhan ekonomi kawasan dapat terjaga, perdagangan di masing-masing negara tetap sehat, yang pada akhirnya membawa kemakmuran untuk masyarakat setiap negara ASEAN, termasuk Indonesia juga,” lanjutnya.

Meski tidak terlibat langsung, Indonesia disebut Gobel tetap memiliki peran dalam upaya penyelesaian masalah Laut China Selatan.

“Indonesia lewat berbagai upaya masih terus ikut membantu, khususnya dengan mempromosikan dialog perdamaian dalam konflik LCS,” ujar Gobel.

“Dan bila memang diperlukan, Indonesia bisa menjembatani negara-negara ASEAN dengan China untuk mencari titik tengah terbaik dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan,” jelasnya.