Andre Rosiade Kumpulkan Balai PU Sumbar: Presiden Fokus Pulihkan Infrastruktur

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengumpulkan seluruh kepala balai dan satuan kerja (satker) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Sumatra Barat (Sumbar) untuk memaparkan progres pembangunan infrastruktur serta penanganan pascabencana di Sumbar, Senin (11/5).

Pertemuan yang digelar di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar itu membahas berbagai program pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Tahun Anggaran 2025-2026. Mulai dari pembangunan jalan nasional, pengendalian banjir, irigasi, SPAM, rehabilitasi fasilitas publik hingga proyek strategis nasional.

Andre menegaskan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan Sumbar pascabencana melalui dukungan anggaran APBN dan program rehabilitasi-rekonstruksi.

“Pemerintah pusat melalui Kementerian PU bekerja keras membantu Sumatra Barat melalui gelontoran anggaran APBN, baik tahun 2025 maupun 2026, termasuk dana tanggap darurat dan rehab rekon,” kata Andre.

Andre mengatakan masyarakat perlu mengetahui secara terbuka kontribusi pemerintah pusat dalam membangun kembali infrastruktur Sumbar yang rusak akibat bencana. Karena itu, ia meminta seluruh balai dan satker memaparkan detail program, anggaran, hingga progres pekerjaan di lapangan.

“Kita ingin masyarakat Sumatra Barat tahu bahwa pemerintah Presiden Prabowo hadir di Sumbar. Apa yang sudah dikerjakan, berapa APBN yang dikucurkan, berapa kilometer jalan dibangun, jembatan diperbaiki, irigasi ditangani, semuanya harus diketahui masyarakat,” ujar Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu.

Andre juga mengapresiasi kinerja seluruh balai Kementerian PU di Sumbar yang dinilai cepat melakukan pendataan kerusakan hingga pelaksanaan penanganan di lapangan.

“Ada hal yang perlu ditegaskan. Kami sebagai anggota DPR tentu mengapresiasi kerja keras teman-teman balai di Sumatra Barat. Mereka mendata, menginventarisir seluruh kerusakan dan kebutuhan, lalu mendorong penganggaran hingga mengeksekusi APBN,” katanya.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu, tugas DPR selanjutnya ialah memastikan kebutuhan anggaran yang masih kurang dapat terus diperjuangkan di tingkat pusat.

“Nah tinggal tugas saya memastikan anggaran-anggaran yang masih bolong dan kurang bisa kita dorong. Besok saya sudah minta waktu bertemu Pak Menteri untuk memperjuangkan itu,” tegas Andre.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian ialah pembangunan Jembatan Ngarai Sianok yang menghubungkan kawasan Bukittinggi dan Agam. Andre menyebut Detail Engineering Design (DED) proyek tersebut ditargetkan selesai Agustus 2026 dan pembangunan fisik dimulai akhir 2026 melalui skema multiyears contract.

“Kita targetkan akhir tahun 2026 ini bisa dibangun. DED-nya selesai Agustus, lalu kita komunikasikan ke Pak Menteri agar anggarannya segera dialokasikan,” katanya.

Dalam pemaparannya, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, Naryo Widodo, menyebut pihaknya menyiapkan rencana anggaran Rp4,26 triliun untuk penanganan bencana dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air di Sumbar.

Anggaran tersebut mencakup penanganan tanggap darurat, pengendalian sungai dan pantai, rehabilitasi irigasi hingga penyediaan air baku di sejumlah daerah terdampak bencana. Untuk penanganan tanggap darurat saja, BWSS V Padang mengalokasikan Rp344,18 miliar dengan progres pekerjaan rata-rata telah mencapai lebih dari 55 persen.

Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar, Maria Doeni Isa, memaparkan total anggaran penanganan SPAM pascabencana mencapai Rp614,85 miliar.

Program tersebut mencakup pemulihan sistem air minum di sejumlah daerah terdampak seperti Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, Solok hingga Pasaman Barat.

Di sektor rehabilitasi fasilitas publik, Kepala Satker Prasarana Strategis Kementerian PU Sumbar, Jihat, menyebut pemerintah terus menggenjot rehabilitasi fasilitas kesehatan, rumah ibadah, madrasah, pondok pesantren hingga sarana olahraga pascabencana.

Menurut dia, pemerintah mengalokasikan Rp90,54 miliar untuk rehabilitasi 39 fasilitas kesehatan tahap I dan Rp17,5 miliar untuk tahap II sebanyak 10 unit. Selain itu, rehabilitasi prasarana peribadatan mencapai Rp124,5 miliar untuk 44 unit.

Jihat juga menyebut proyek strategis lain terus berjalan seperti pembangunan Pasar Painan senilai Rp117,5 miliar dan revitalisasi GOR Haji Agus Salim Padang dengan nilai proyek sekitar Rp 340 miliar.

Sedangkan Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, menyebut total alokasi pembangunan jalan dan jembatan di Sumbar hingga 2026 mencapai lebih dari Rp 2,1 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk preservasi jalan nasional, pembangunan jembatan gantung, penanganan longsor hingga percepatan proyek strategis seperti Flyover Panorama I Sitinjau Lauik dan Jalan Tol Pekanbaru-Padang.

BPJN Sumbar juga mencatat kemantapan jalan nasional di Sumbar telah mencapai 92 persen dari total panjang jalan nasional sekitar 1.517 kilometer.

Andre berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat pemulihan Sumbar pascabencana.

“Kita kawal bersama agar seluruh yang sudah disusun oleh balai dan satker ini bisa dieksekusi dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatra Barat,” tutup Andre.